Bupati Bima Bangga Dengan Kinerja Kepala Kemenag Bima

22/06/12

Kegiatan safari Bulan Bahkti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan Woha Kabupaten Bima Rabu 12/6/2012 lalu  yang digelar di Desa Samili dan Kalampa belangsung khidmat. Kegiatan yang diawali dengan penanda tanganan piagam peresmian tersebut, sebagai tanda dimulainya kegiatan KBM MTS Al-Jihad Samili. Hadir dalam acara tersebut, sejumlah tokoh agama, masyarakat termasuk Bupati Bima H.Ferry Zulkarnain,ST.

Baca Selengkapnya | Komentar

BBGRM di Woha, APBD 2012 Disosialisasikan

16/06/12

Kabupaten Bima - Safari BBGRM di kecamatan Woha tahun ini diawali silaturahmi dan sosialisasi program-program strategis pembangunan dihelat di Gedung Paranaka-Woha.

Bupati Bima H.Ferry Zulkarnain, ST memaparkan kegiatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bima dengan mengacu pada anggaran sektoral. Pada sektor kesehatan tahun ini pemerintah daerah memberikan bantuan operasional kesehatan (BOK) bagi Puskesmas maupun Pustu senilaiRp. 5,5 milyar.

Baca Selengkapnya | Komentar (1)

Bupati Bima berikan Bantuan Pembangunan Masjid Desa Nisa

14/06/12

Kabupaten Bima - Rangkaian agenda Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan Woha, Selasa (12/6), digunakan oleh Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST untuk melakukan kunjungan langsung kepada desa yang berada di wilayah Kecamatan Woha, di antaranya Desa Nisa.

Kehadiran Bupati dimanfaatkan dengan baik oleh warga Desa Nisa untuk melakukan interaksi langsung dengan pemimpin mereka dan dialog antara warga dengan "Dae Ferry" berjalan dalam suasana kekeluargaan dan akrab.

Baca Selengkapnya | Komentar

Ferry: Pemekaran Desa Bukan Bagi-bagi Jabatan

03/06/12

Kabupaten Bima - Bupati H. Ferry Zulkarnain, ST membantah keras tudingan pemekaran desa sebagai upaya bagi-bagi jabatan. "Pemekaran 23 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bima nomor 2 tahun 2012 tentang Pembentukan 23 Desa dalam Kabupaten Bima telah melalui kajian yang cukup matang dan menyeluruh. 
Merujuk ke pasal 2 Perda tersebut kata Bupati, "pembentukan desa di Kabupaten Bima pada dasarnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga merespon aspirasi dan prakarsa masyarakat desa yang didukung oleh Pemerintahan desa yang bersangkutan. 

Baca Selengkapnya | Komentar

Ferry: Perangkat Pemerintah Harus Jadi Wasit yang Adil Dalam Pilkades

01/06/12

Syukuran pembentukan Desa Kara yang merupakan pemekaran Desa Leu Kecamatan Bolo, Kamis (31/5) dimanfaatkan oleh Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST untuk melakukan pembinaan pada aparat pemerintah yang secara khusus pendapat mandat sebagai penyelenggara pesta demokrasi di Desa.

Bupati hadir bersama ketua TP PKK Kabupaten Bima Hj. Indah Damayanti Putri, Ketua GOW Hj. Rustina Syafrudin dan Ketua DWP Kabupaten Bina Hj. Maryati Masykur menegaskan bahwa proses Pemilihan kepala desa (Pilkades) tidak boleh menimbulkan persoalan yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. 
“Pilkades harus pedomani Peraturan daerah (Perda) dan peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades, jadi jangan melenceng dari aturan”. Tegas Bupati.

Baca Selengkapnya | Komentar

Dinas Sosial Salurkan Bantuan Tanggap Darurat

29/05/12

Kabupaten Bima - Sehari Setelah peristiwa banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Bima, Ahad (27/5) seluruh kekuatan Dinas Sosial Kabupaten Bima dengan Tagana sebagai kekuatan utamanya mulai menyalurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Langgudu, Belo, Monta, Woha dan Kecamatan Palibelo pada Sabtu 26 Mei 2012.

Kepala Dinas Sosial, Abdul Wahab SH kepada SM mengatakan, dalam menyalurkan bantuan dan menuntaskan upaya-upaya penyelamatan korban, Dinas Sosial mendapat dukungan pasukan Tagana dari  Provinsi NTB. 
“Begitu tiba di Bima Ahad pagi, Tagana Provinsi NTB langsung menyebar menuju beberapa titik lokasi bencana bersama Tagana Dinas Sosial Kabupaten Bima”, akunya.

Baca Selengkapnya | Komentar

Suksesi Kemenag Kabupaten Bima, Tanda Tangan Bupati Dipalsukan?

06/05/12

Pengusulan sejumlah nama calon Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima yang akan menggantikan Drs. H. Yaman, melahirkan persoalan baru. Pasalnya, dua surat berbeda yang telah ditandatangani Bupati Bima, diduga palsu.

Pengajuan usulan calon nama berawal dari surat Kemenag Kabupaten Bima bernomor:Kd10.06/04/PP.00/345/2012, perihal mohon rekomendasi calon kepala kantor Kemenag Kabupaten Bima. Surat yang ditujukan kepada Bupati Bima itu dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2012 dengan isi merekomendasikan Drs. Zulkarnain, SH, MPd untuk calon Kepala Kemenag Kabupaten Bima. Sedangkan yang menandatangani surat tersebut Drs. Zulkarnain, SH, MPd mengatasnamakan ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) kantor setempat.

Baca Selengkapnya | Komentar

Gubernur Tinjau Kantor Sementara Bupati Bima

16/02/12

Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi bersama Wakil Gubernur Badrul Munir dan juga sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi NTB melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi kantor Bupati Bima sementara di Loka Latihan Kerja (LLK) Kelurahan Jatiwangi Kota Bima, Selasa siang tadi (14/2) sekitar pukul 13.30 wita.
Gubernur dan rombongan terlihat mengunjungi beberapa ruang kerja yang ada di lingkup LLK tersebut. Ia juga sempat masuk keruang kerja Bupati Bima, Wakil Bupati dan juga ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda).

Baca Selengkapnya | Komentar

Kantor Bupati dan KPUD Bima Dijarah Warga

08/02/12

Puluhan warga Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, beramai-ramai menjarah sisa material Kantor Bupati dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, yang dibakar massa 26 Januari lalu. Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di lokasi tidak bisa mencegah aksi penjarahan, Rabu (8/2).

Baca Selengkapnya | Komentar

Bupati Tidak Menghadiri Rapat Akbar

07/02/12

Bupati H. Ferry Zulkarnaen, ST

Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnaen, ST Senin siang tadi (6/2) tidak menghadiri acara rapat akbar yang digelar warga Lambu di Lapangan Temba Romba Lambu. Tidak diketahui alasan yang jelas terkait tidak hadirnya Bupati tersebut.

Selain Bupati, Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi yang semula direncanakan akan menghadiri kegiatan itu pun tidak terlihat dilokasi pertemuan.

Sama halnya dengan Bupati, alasan terkait ketidak hadiran orang nomor satu Provinsi NTB tersebut itu pun tidak diketahui. Padahal warga Lambu sangat mengharapkan kehadiran Gubernur atau pejabat yang mewakili dalam pertemuan tersebut. Sementara untuk anggota DPR RI sendiri tidak berkesempatan hadir karena ada agenda rapat paripurna yang tidak bisa ditinggalkan.  Namun informasinya mereka akan turun ke Lambu tanggal 20 Februari 2012 mendatang untuk bertemu dengan warga secara langsung.

Baca Selengkapnya | Komentar

Pemkab Bima Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Kantor Bupati

03/02/12

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima meminta kepada kepolisian segera menangkap dan memproses secara hukum pelaku anarkis yang telah merusak dan membakar Kantor Bupati Bima.

Baca Selengkapnya | Komentar

Warga Lambu Akan Gelar Rapat Akbar Bahas Pasca Dicabutnya SK 188

Pasca dikeluarkannya SK 188/2012 tentang pencabutan SK 188/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) oleh Bupati Bima, persoalan di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, belum usai. Warga masih melakukan pemblokiran akses jalan kecamatan penghubung antara Kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu.

Baca Selengkapnya | Komentar

Jero Wacik Mengaku Bupati Bima Sudah Cabut SK 188

26/01/12

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, memastikan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) sudah dicabut.
"Bupati Bima sudah cabut SK Nomor 188, banyak korban dulu baru mau (dicabut)," kata Jero di Jakarta, Kamis 26 Januari 2012.

Baca Selengkapnya | Komentar

Camat Sape Tandatangani Pernyataan Cabut SK 188

25/01/12

Camat Sape, Kabupaten Bima, Zuwais, hari ini menandatangani surat pernyataan pencabutan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2009 yang disodorkan perwakilan Kerukunan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sape (KKPMS), saat menggelar aksi demonstrasi depan Kantor Camat Sape, tadi. Zuwais membubuhi tanda tangannya sebagai mengetahui yang dilengkapi dengan materai dan cap stempel Camat Sape.

Baca Selengkapnya | Komentar

Rapat Konsultasi Bupati dan DPRD Bahas SK 188, PT. SMN

Bupati Bima H. Ferry Zulkarnaen, ST pagi tadi sekitar pukul 09.00 Wita menggelar rapat konsultasi dengan anggota DPRD Kabupaten Bima untuk membahas persoalan Lambu, di ruang sidang utama DPRD setempat. Rapat konsultasi yang dihadiri lengkap tiga unsur pimpinan dewan, anggota dewan, Sekda Kabupaten Bima dan beberapa dinas terkait itu berlangsung alot.

Baca Selengkapnya | Komentar

DPRD Kabupaten Bima Segera Panggil PT. SMN

DPRD Kabupaten Bima berencana untuk segera memanggil PT. SMN untuk melakukan klarifikasi terkait kelengkapan berkas yang dimiliki oleh PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN).
Rencana tersebut setelah mendengar masukan dan desakan dari beberapa anggota dewan dalam rapat konsultasi dengan Bupati Bima H. Ferry Zulkarnaen, ST, di ruang sidang utama DPRD setempat, pagi tadi.

Baca Selengkapnya | Komentar

DPRD Kabupaten Bima Rapat Bahas SK 188, tentang Tambang Emas Sape

21/01/12

Rapat Gabungan seluruh fraksi dan komisi di DPRD Kabupaten Bima, tadi siang berlangsung tegang. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Drs. H. Muhdar Arsyad, itu membahas tuntutan warga Kecamatan Lambu yakni pencabutan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2009.

Baca Selengkapnya | Komentar

Aksi Unjuk Rasa Siap Digelar di Kemeneg ESDM

20/01/12

Kelompok yang menamakan dirinya "Kaum Tani" berniat menduduki DPR RI dan akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Negara Energi dan Sumber Daya Mineral siang ini. Kelompok yang terdiri atas warga asal Bima, NTB dan warga Pulau Padang, Riau, itu hendak menuntut Menneg ESDM untuk merealisasikan janjinya.

"Kita mau tagih janji Menteri ESDM untuk menyurati bupati agar mencabut SK 188. Dia udah berjanji melakukan itu," kata Binbin Firman Tresnadi Koordinator Aksi untuk Penegakan Pasal 33 UUD '45 dari Serikat Tani Nasional (STN) di Jakarta, Jumat (20/1/2012). Aksi tersebut akan dilangsungkan mulai pukul 13.30 WIB siang ini. Di tempat terpisah aksi serupa digelar di Jalan Cabang 4, jalan menuju Pelabuhan Sape, Bima.

Sebelumnya, Menneg BUMN, telah menjanjikan kepada warga Bima dalam hubungan dengan Izin Usaha Pertambangan PT SMN. IUP diperoleh PT SMN berdasarkan SK Bupati Bima Nomor 188.45/357/004/2010. SK bupati dianggap warga Bima sebagai pemicu terjadinya kerusuhan berdarah di dekat Pelabuhan Sape beberapa waktu lalu.

Di lokasi aksi warga di depan gedung DPR RI juga akan diadakan acara diskusi publik mulai pukul 19.00 malam ini. Diskusi yang mengangkat tema Penyelesaian Konflik Agraria dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945 itu akan menghadirkan tiga pembicara utama. Mereka adalah Yudi Latif, Penulis buku Negara Paripurna, Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik FISIP UNAIR dan Mahasiswa program Doktoral Asia Research Centre Murdoch University serta Dominggus Oktavianus, Sekjen Komite Pimpinan Pusat PRD. (kompas.com)

Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info_Mbojo

Baca Selengkapnya | Komentar

Ribuan Warga Kembali Blokir Akses ke Pelabuhan

Ribuan warga dari Kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Jumat (20/1), kembali berunjuk rasa. Warga menuntut Bupati Bima Feri Zulkarnain mencabut SK 188 soal izin pertambangan di wilayah mereka yang hingga kini belum juga ditanggapi bupati.

Baca Selengkapnya | Komentar

SK IUP Bupati Bima, Sudah Memenuhi Syaratkah?"

28/12/11

SURAT Keputusan Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, ST  yang bernomor 188/45/375/004/2010, diduga cacat hukum karena bertentangan dengan aturan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NTB. Kementerian ESDM diminta melakukan evaluasi menyeluruh atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan di seluruh Indonesia. Sebab, banyak IUP yang diduga terbit tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam undang – undang minerba nomor 4 tahun 2009.

Baca Selengkapnya | Komentar