Rusuh Sape - Bima Persekongkolan Pemda dan Pengusaha Serakah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menegaskan macetnya saluran aspirasi merupakan penyebab rakyat memblokade Pelabuhan Sape, Bima.

Blokade yang dianggap mengganggu ketertiban umum hingga berbuah bentrok berdarah dengan polisi itu, menurut Ismail merupakan jalan satu-satunya yang dilihat rakyat agar aspirasinya didengar.

“Rakyat melihat inilah satu-satunya cara untuk menarik perhatian para pemimpinnya karena segala cara sudah mereka tempuh untuk menyampaikan aspirasinya, mulai dari datang ke DPRD, datang ke bupati, tetapi aspirasi mereka tidak digubris,” ujarnya kepada mediaumat.com, Senin (26/12) malam di Jakarta.

Sedangkan aspirasi tersebut sangat terkait erat dengan mata pencaharian rakyat, yaitu dengan menjadi usaha penambangan emas rakyat. Namun setelah keluarnya SK Bupati terkait usaha penambangan perusahaan tertentu di sana, penambang rakyat itu dianggap ilegal.

“SK Bupati yang menganggap penambangan rakyat sebagai perbuatan ilegal itulah yang memicu rakyat menuntut bupati mencabut SK tersebut,” tegas Ismail.

Buah Demokrasi Liberal

Menurut Ismail penyebab terbitnya SK yang merugikan rakyat seperti kasus di atas memang sudah lumrah dilakukan para bupati untuk mendapatkan uang atau pun saham dari pengusaha baik lokal maupun asing.

“Sudah jamak diketahui pemberian izin apalagi izin pertambangan itu dibelakangnya ada timbal balik, baik fee langsung atau pun pembagian saham terhadap pejabat di daerah itu khususnya bupati,” ungkapnya.

Di situlah maka ada kecenderungan mengapa daerah tingkat dua khususnya bupati jor-joran memberikan izin untuk pengusaha termasuk pengusaha pertambangan.

“Bupati melakukan itu karena membutuhkan uang yang banyak baik untuk mengembalikan biaya saat kampanye meraih kekuasaannya atau pun sebagai biaya untuk memperpanjang kekuasaan pada periode berikutnya,” tuding Ismail.

Menurut Ismail, para pejabat memiliki kultur buruk seperti itu lantaran diterapkannya sistem demokrasi liberal yang meniscayakaan kuasa uang menjadi sangat dominan dalam proses-proses politik.

“Khususnya dalam meraih jabatan sebagai kepala daerah di mana pun disetiap level, baik dari bupati/walikota, gubernur bahkan sampai presiden,” pungkasnya. (HTI)