Tak Hadir Paripurna, Dewan Minta Kepala SKPD Dimutasi

Kabupaten Bima - Kesekian kalinya fenomena ketidakhadiran Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bima saat dihadiri Wakil Bupati Bima H. Syafruddin, kembali menuai reaksi. Kali ini sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima meminta Wakil Bupati Bima agar bersikap tegas dan meminta pejabat yang tidak hadir tersebut dimutasi. Anggota Dewan juga meminta, agar paripurna tersebut diskor sementara waktu.

Permintaan tersebut tidak diladeni dengan serius oleh pimpinan rapat yakni Ketua DPRD Kabupaten Bima H. Muchdar Arsyad. Ia hanya menyampaikan bahwa korektif anggota DPRD itu akan ditampung untuk ditindaklanjuti.

Sorotan pertama kali disampaikan Ahmad, SP, pada saat rapat paripurna berlangsung. Duta PBB itu minta interupsi atas ketidakhadiran sebagian Kepala SKPD dalam paripurna. “Sebelum rapat dilanjutkan, kursi yang kosong agar diisi dulu oleh SKPD,” pintanya.

Menurut Ahmad, ketidakhadiran para Kepala SKPD dalam rapat paripurna dewan saat Wakil Bupati Bima yang menghadiri, adalah hal yang sudah sering kali terjadi. “Apakah ini karena Wakil Bupati yang hadir atau bagaimana,” sorotnya.

Sorotan Ahmad SP tersebut, di sela oleh pimpinan rapat H. Muchdar Arsyad. Ia meminta pada pimpinan daerah agar langsung memutasi para Kepala SKPD yang tidak hadiri rapat paripurna dewan. “Bila perlu mereka dimutasi”, timpalnya.

Nurdin Amin juga tidak tinggal diam menyampaikan sorotannya. Sorotan duta PDIP tersebut lebih tajam dari sebelumnya. “Saya sangat prihatin sekali, lebih dari Pak Ahmad SP. Karena Raperda yang diajukan sekarang ini erat kaitannya dengan bagian-bagian yang tidak hadir”, tegasnya.

Sepengetahuannya, ada bagian-bagian pada Setda Kabupaten Bima yang erat kaitannya dengan Raperda yang diajukan eksekutif tersebut, justru tidak hadir dalam rapat paripurna yang tengah berlangsung di aula ini.

“Bagian Ekonomi, Dinas Pendapatan serta Asisten III justru tidak hadir dalam rapat paripurna ini. Padahal mereka-mereka tersebut yang akan melaksanakan Raperda yang tengah kita bahas sekarang ini. Raperda ini mereka yang laksanakan”, sesalnya.

Ia menuding, setelah Raperda tersebut ditetapkan, bagian-bagian serta perangkat daerah yang berkaitan erat tersebut tidak melaksanakan nantinya. Jangan-jangan pada tingkat Pansus nanti, mereka lebih tidak hadir lagi.

Nurdin juga meminta pada Wakil Bupati Bima yang turut hadir dalam paripurna tersebut, agar sekali-kali bersikap tegas terhadap para pejabat yang ogah-ogahan tidak hadiri paripurna DPRD ketika Wakil Bupati yang hadiri.

Sukrin HT, duta PAN juga menyesalkan ketidakhadiran sebagian besar Kepala SKPD dalam setiap kali paripurna DPRD saat dihadiri oleh Wakil Bupati Bima. “Orang-orang terpenting dalam Raperda ini justru tidak hadir. Karena itu sebaiknya pimpinan dewan menskor rapat paripurna untuk sementara waktu”, pintanya.

Lain halnya dengan permintaan Ahmad Yani Umar. Duta Partai Hanura itu menyindir ucapan pimpinan rapat saat setiap kali menanggapi permintaan anggota DPRD.

“Saya hanya mengutip perkataan orang, ketika kita melakukan kebohongan pertama, maka akan diikuti oleh kebohongan berikutnya. Dari dulu hanya masukan-masukan. Kapan keluarnya”, ungkap Ahmad Yani yang disambut anggota dewan lainnya. 
“Mau dibawa ke mana pemerintah kita sekarang ini. Rapat ini sebaiknya diskor saja,” sambungnya.

Menurut Ahmad H.M.Saleh, duta PDIP, “kita sudah sering kali membina, tapi ujung-ujungnya selalu ada kebijakan dari Kepala Daerah. Ini atas kepentingan politik. Saya kira ada persekongkolan di eksekutif. Coba konsisten dengan aturan yang berlaku, tentu tidak akan seperti ini”, sorotnya.

Jubir Fraksi PAN juga menyoroti ketidakhadiran Kepala SKPD ketika Wakil Bupati Bima yang menghadiri setiap kali rapat paripurna di DPRD. “Coba kita lihat realita. Saat Wakil Bupati yang hadir, Kepala SKPD tidak hadir”, tambahnya.

http://www.suaramandiri.net/2012/06/tak-hadir-paripurna-dewan-minta-kepala.html

Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info Mbojo