Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, tengah berupaya mengumpulkan dokumen penting mengenai latar belakang lahirnya daerah tersebut untuk dijadikan arsip sejarah.
Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Hj Sri Ratnawati, di Raba (Kota Bima), mengatakan, berbagai dokumen sejarah itu kini masih tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), karena belum adanya gedung arsip yang representatif.
Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Hj Sri Ratnawati, di Raba (Kota Bima), mengatakan, berbagai dokumen sejarah itu kini masih tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), karena belum adanya gedung arsip yang representatif.
"Kantor perpustakaan saja baru dibangun tiga tahun lalu, itu pun untuk tempat koleksi buku saja, sementara untuk gedung penyimpanan arsip bersejarah belum ada sampai sekarang, sehingga fungsi yang kami jalankan masih pada tataran pelayanan perpustakaan," ujarnya.
Menurut dia, pengumpulan dokumen bersejarah itu perlu dilakukan agar arsip-arsip terbentuknya Kota Bima tidak tercecer dan hilang begitu saja karena suatu saat pasti akan dibutuhkan.
Selain itu, katanya, dengan adanya dokumen bersejarah, masyarakat Kota Bima di masa mendatang dapat mengetahui siapa wali kota yang memimpin daerah itu serta para camat pertama.
Pengumpulan dokumen bersejarah dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat yang ikut beperan aktif dalam pembentukan Kota Bima.
"Kami juga sudah bersurat kesejumlah SKPD terkait yang masih menyimpan dokumen asli pembentukan Kota Bima," katanya.
Selain mengumpulkan dokumen pembentukan Kota Bima, kata dia, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat Kota Bima yang saat ini menyimpan merawat koleksi benda-benda peninggalan sejarah pada zaman kerajaan Bima .
"Cukup banyak benda bersejarah di Kota Bima yang tersimpan di Museum Sultan Salahudin. Kami sudah berkoordinasi dengan Hj Mariam selaku pelaku sejarah yang ikut terlibat merawat benda-benda bersejarah itu. Ia sudah merestui niat kami untuk mengambil benda bersejarah itu," ujarnya.
Untuk mendukung upaya merawat arsip dan benda bersejarah, kata dia, Kantor Arsip dan Perpustakaan sudah meminta pengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung kearsipan sebesar Rp1 miliar.
"Kami berharap usulan itu disetujui karena bagaimana pun arsip bersejarah perlu ada ruang khusus untuk penyimpanan. Itu aset daerah. Kalau nanti ada permasalah di kemudian hari, terutama mengenai aset, arsip yang menjadi alat bukti," katanya.
Kota Bima awalnya merupakan kota administrasi Bima yang terbentuk pada 10 April 2002 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima.
Berbagai pertimbangan mendasari pembentukan Kota Bima yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bima.
Pertimbangan-pertimbangan tesebut pada dasarnya terkait dengan pertimbangan politis dan pertimbangan pengembangan ekonomi dan pembangunan regional dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ditinjau dari pertimbangan politis, terdapat dua opsi yang harus dipilih oleh Pemerintah Kota Administratif Bima sehubungan dengan berlakunya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada saat itu.
Opsi yang pertama adalah Pemerintah Kota Administratif Bima harus menjadi kota yang otonom, sedangkan opsi kedua adalah dihapuskannya status kota administratif jika Bima tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom.
Memilih opsi yang kedua berarti melupakan sejarah panjang tujuh belas tahun menuju pembentukan Kota Administratif Bima.
Oleh karenanya, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bima harus mempersiapkan proses peningkatan statusnya menjadi daerah kota yang otonom, apalagi batas waktu proses peningkatan status ini pada saat itu hanya sampai bulan Mei 2001. (antaramataram)
Menurut dia, pengumpulan dokumen bersejarah itu perlu dilakukan agar arsip-arsip terbentuknya Kota Bima tidak tercecer dan hilang begitu saja karena suatu saat pasti akan dibutuhkan.
Selain itu, katanya, dengan adanya dokumen bersejarah, masyarakat Kota Bima di masa mendatang dapat mengetahui siapa wali kota yang memimpin daerah itu serta para camat pertama.
Pengumpulan dokumen bersejarah dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat yang ikut beperan aktif dalam pembentukan Kota Bima.
"Kami juga sudah bersurat kesejumlah SKPD terkait yang masih menyimpan dokumen asli pembentukan Kota Bima," katanya.
Selain mengumpulkan dokumen pembentukan Kota Bima, kata dia, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat Kota Bima yang saat ini menyimpan merawat koleksi benda-benda peninggalan sejarah pada zaman kerajaan Bima .
"Cukup banyak benda bersejarah di Kota Bima yang tersimpan di Museum Sultan Salahudin. Kami sudah berkoordinasi dengan Hj Mariam selaku pelaku sejarah yang ikut terlibat merawat benda-benda bersejarah itu. Ia sudah merestui niat kami untuk mengambil benda bersejarah itu," ujarnya.
Untuk mendukung upaya merawat arsip dan benda bersejarah, kata dia, Kantor Arsip dan Perpustakaan sudah meminta pengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung kearsipan sebesar Rp1 miliar.
"Kami berharap usulan itu disetujui karena bagaimana pun arsip bersejarah perlu ada ruang khusus untuk penyimpanan. Itu aset daerah. Kalau nanti ada permasalah di kemudian hari, terutama mengenai aset, arsip yang menjadi alat bukti," katanya.
Kota Bima awalnya merupakan kota administrasi Bima yang terbentuk pada 10 April 2002 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima.
Berbagai pertimbangan mendasari pembentukan Kota Bima yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bima.
Pertimbangan-pertimbangan tesebut pada dasarnya terkait dengan pertimbangan politis dan pertimbangan pengembangan ekonomi dan pembangunan regional dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ditinjau dari pertimbangan politis, terdapat dua opsi yang harus dipilih oleh Pemerintah Kota Administratif Bima sehubungan dengan berlakunya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada saat itu.
Opsi yang pertama adalah Pemerintah Kota Administratif Bima harus menjadi kota yang otonom, sedangkan opsi kedua adalah dihapuskannya status kota administratif jika Bima tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom.
Memilih opsi yang kedua berarti melupakan sejarah panjang tujuh belas tahun menuju pembentukan Kota Administratif Bima.
Oleh karenanya, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bima harus mempersiapkan proses peningkatan statusnya menjadi daerah kota yang otonom, apalagi batas waktu proses peningkatan status ini pada saat itu hanya sampai bulan Mei 2001. (antaramataram)
Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info_Mbojo
0 Komentar:
Posting Komentar
Santabe, ta komentar mena, bune kombi menurut ndai kaso ta re