Peristiwa bentrokan yang terjadi di Mesuji dan di Sape, Bima antara masyarakat dengan kepolisian menurut mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengutarakan memang aparat kepolisian berpihak kepada pemodal dalam hal ini pemilik perusahaan.
"Dalam hal tertentu bisa dinilai bahwa aparat kepolisian berpihak kepada pemodal," ujar Jusuf Kalla atau JK kepada wartawan usai acara pembukaan Pekan Konstitusi di Kantor ICIS, Matraman, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2012).
Namun, JK menjelaskan bukan berarti aparat dikatakan sebagai 'centeng' pemodal yang dibayar untuk mengusir masyarakat. Menurut JK, hal ini harus dilihat dari perspektif yang benar. Pengusaha memiliki ijin, lalu ada yang mengganggu otomatis tugas aparat keamanan mengamankan.
Selanjutnya, JK menerangkan, masyarakat juga harus melihat segi positif dari adanya perusahaan yang berada di lokasi mereka. Perusahaan juga memberikan lapangan pekerjaan dan membayar pajak untuk kesejahteraan masyarakat itu juga.
"Kalau perusahaan itu dihancurkan bagaimna lapangan kerja, bagaimana pajak, bagaimna rakyat yang tidak kerja?" tanya JK.
Meski demikian, JK juga mengatakan bahwa perusahaan yang tidak memiliki izin melakukan kegiatan usaha juga sebaiknya ditindak oleh aparat penegak hukum karena aparat hanya berpihak pada aturan saja.
"Aparat juga harus menindak perusahaan yang tidak memiliki izin resmi melakukan kegiatan usahanya," tutur JK. (tribunnews.com)
1 Komentar:
just info gan... mau traficc pengunjung lebih banyak disini tempatnya gan...free.. sudah terbukti..
http://wisataindonesia23.blogspot.com/p/info-bloging.html
Posting Komentar
Santabe, ta komentar mena, bune kombi menurut ndai kaso ta re