Camat Sape, Kabupaten Bima, Zuwais, hari ini menandatangani surat pernyataan pencabutan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2009 yang disodorkan perwakilan Kerukunan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sape (KKPMS), saat menggelar aksi demonstrasi depan Kantor Camat Sape, tadi. Zuwais membubuhi tanda tangannya sebagai mengetahui yang dilengkapi dengan materai dan cap stempel Camat Sape.
Seperti pada aksi demonstrasi sebelumnya, ratusan anggota KKPMS mendesak Pemerintah Kecamatan Sape untuk mencabut SK 188/2009. Karena, menurut mereka, kegiatan pertambangan tersebut akan meresahkan warga Sape ke depannya.
Massa aksi juga meminta Camat Sape untuk mengundang 17 kepala desa (Kades) untuk mendukung pencabutan SK kontroversial tersebut. Ke 17 Kades dimaksud, yakni Kades Naru, Naru Barat, Zia, Boke, Tanaputih, Sare, Parangina, Rai Oi, Rasabou, Na’e, Sangia, Kowo, Lamere, Buncu, Poja, Bugis, dan Bajo Pulo.
“Segera panggil 17 Kades yang ada di Kecamatan Sape, tanyakan sikap mereka apakah mereka dukung pencabutan SK 188 atau tidak,” teriak massa aksi.
Semula Camat Sape enggan menandatangani surat pernyataan tersebut. Pasalnya, ia akan melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan 17 Kades. “Kasih saya waktu tiga hari untuk mengumpulkan semua kepala desa,” ujar Camat Sape. Namun karena terus didesak oleh massa, akhirnya ia menandatangani surat pernyataan tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ridwan dalam orasinya juga meminta agar pemerintah Kecamatan Lambu mendukung penolakan SK 188 tersebut. Setelah mendapatkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Kecamatan Sape atas tuntutan mereka, massa meninggalkan lokasi aksi.
Aksi tersebut mendapat penjagaan ketat dari aparat Polres Bima Kota dan anggota Satuan Brimob Kompi IV Polda NTB. Aksi demonstrasi tersebut membuat jalur lalulintas di depan Kantor Camat Lambu macet total. Tidak ada satu kendaraan pun yang bisa melewati jalur tersebut, karena jalan sudah ditutup massa. (gomong.com)
Seperti pada aksi demonstrasi sebelumnya, ratusan anggota KKPMS mendesak Pemerintah Kecamatan Sape untuk mencabut SK 188/2009. Karena, menurut mereka, kegiatan pertambangan tersebut akan meresahkan warga Sape ke depannya.
Massa aksi juga meminta Camat Sape untuk mengundang 17 kepala desa (Kades) untuk mendukung pencabutan SK kontroversial tersebut. Ke 17 Kades dimaksud, yakni Kades Naru, Naru Barat, Zia, Boke, Tanaputih, Sare, Parangina, Rai Oi, Rasabou, Na’e, Sangia, Kowo, Lamere, Buncu, Poja, Bugis, dan Bajo Pulo.
“Segera panggil 17 Kades yang ada di Kecamatan Sape, tanyakan sikap mereka apakah mereka dukung pencabutan SK 188 atau tidak,” teriak massa aksi.
Semula Camat Sape enggan menandatangani surat pernyataan tersebut. Pasalnya, ia akan melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan 17 Kades. “Kasih saya waktu tiga hari untuk mengumpulkan semua kepala desa,” ujar Camat Sape. Namun karena terus didesak oleh massa, akhirnya ia menandatangani surat pernyataan tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ridwan dalam orasinya juga meminta agar pemerintah Kecamatan Lambu mendukung penolakan SK 188 tersebut. Setelah mendapatkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Kecamatan Sape atas tuntutan mereka, massa meninggalkan lokasi aksi.
Aksi tersebut mendapat penjagaan ketat dari aparat Polres Bima Kota dan anggota Satuan Brimob Kompi IV Polda NTB. Aksi demonstrasi tersebut membuat jalur lalulintas di depan Kantor Camat Lambu macet total. Tidak ada satu kendaraan pun yang bisa melewati jalur tersebut, karena jalan sudah ditutup massa. (gomong.com)
Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info_Mbojo
0 Komentar:
Posting Komentar
Santabe, ta komentar mena, bune kombi menurut ndai kaso ta re