Kepolisian didesak segera menjerat pidana anggota yang menembaki para pendemo di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, menembaki orang hingga tewas melanggar tindak pidana.
"Apapun alasan yang diberikan, menghilangkan nyawa orang lain tidak bisa dibenarkan secara hukum. Proses pidana para penembak rakyat harus tetap dilakukan," kata Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy melalui pesan singkat, Rabu (25/1/2012).
Aboe Bakar mengatakan itu sesuai melakukan kunjungan ke Bima bersama 10 anggota DPR lainnya. Mereka mengumpulkan data terkait pembubaran paksa aksi demo hingga dua orang tewas pada Desember 2011 .
Aboe Bakar mengatakan, dalam pertemuan dengan anggota DPR, Kepolisian mengaku tidak memakai senapan serbu yang dibawa. Dari tiga jenis senapan serbu yang dikonfirmasi yakni M16 A2, AK 101 , dan SS-1, kata dia, tidak semua diakui dibawa saat peristiwa.
"Ini kan nggak masuk akal. Kalau nggak dipakai kenapa ada yang tertembak? Kenapa pula ada yang mati? Saya berharap mereka bisa lebih jujur (soal senjata serbu). Lah, ada fotonya yang diambil dari lapangan," kata Aboe Bakar.
Dalam pertemuan, lanjut Kapoksi Fraksi PKS di Komisi III itu, Kepolisian mengakui menempatkan penembak jitu atau sniper di beberapa lokasi. Sikap Kepolisian itu, menurut dia, seperti menghadapi teroris. Padahal, tidak ada perlawanan dari warga.
"Saya berharap Mabes memeriksa Danops operasi. Mungkin perlu juga diperiksa kondisi kejiwaannya. Tugas polisi kan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Masa pelayan pakai sniper?" pungkasnya.
Seperti diberitakan, hingga saat ini Kepolisian belum melihat ada pelanggaran pidana yang dilakukan anggotanya. Hanya lima polisi dikenai sanksi disiplin terkait peristiwa di Bima. Pelanggaran disiplin berupa pemukulan menggunakan popor senjata, pemukulan dengan tangan kosong, dan penendangan terhadap pengunjuk rasa yang tidak melawan.
"Apapun alasan yang diberikan, menghilangkan nyawa orang lain tidak bisa dibenarkan secara hukum. Proses pidana para penembak rakyat harus tetap dilakukan," kata Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy melalui pesan singkat, Rabu (25/1/2012).
Aboe Bakar mengatakan itu sesuai melakukan kunjungan ke Bima bersama 10 anggota DPR lainnya. Mereka mengumpulkan data terkait pembubaran paksa aksi demo hingga dua orang tewas pada Desember 2011 .
Aboe Bakar mengatakan, dalam pertemuan dengan anggota DPR, Kepolisian mengaku tidak memakai senapan serbu yang dibawa. Dari tiga jenis senapan serbu yang dikonfirmasi yakni M16 A2, AK 101 , dan SS-1, kata dia, tidak semua diakui dibawa saat peristiwa.
"Ini kan nggak masuk akal. Kalau nggak dipakai kenapa ada yang tertembak? Kenapa pula ada yang mati? Saya berharap mereka bisa lebih jujur (soal senjata serbu). Lah, ada fotonya yang diambil dari lapangan," kata Aboe Bakar.
Dalam pertemuan, lanjut Kapoksi Fraksi PKS di Komisi III itu, Kepolisian mengakui menempatkan penembak jitu atau sniper di beberapa lokasi. Sikap Kepolisian itu, menurut dia, seperti menghadapi teroris. Padahal, tidak ada perlawanan dari warga.
"Saya berharap Mabes memeriksa Danops operasi. Mungkin perlu juga diperiksa kondisi kejiwaannya. Tugas polisi kan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Masa pelayan pakai sniper?" pungkasnya.
Seperti diberitakan, hingga saat ini Kepolisian belum melihat ada pelanggaran pidana yang dilakukan anggotanya. Hanya lima polisi dikenai sanksi disiplin terkait peristiwa di Bima. Pelanggaran disiplin berupa pemukulan menggunakan popor senjata, pemukulan dengan tangan kosong, dan penendangan terhadap pengunjuk rasa yang tidak melawan.
Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info_Mbojo
0 Komentar:
Posting Komentar
Santabe, ta komentar mena, bune kombi menurut ndai kaso ta re