Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima ditargetkan selesai bulan Juni 2012. Selama ini yang menjadi penghambat penetapan RTRW Kota Bima menjadi Perda adalah permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pertambangan, pengelolaan pelabuhan Bima, lahan pangan berkelanjutan, serta kepemilikan lahan pantai. Demikian diungkapkan Ketua Pansus DPRD Kota Bima Sudirman pada kunjungannya ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang untuk mendapatkan informasi, beserta tukar pikiran menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap muatan materi rancangan Perda RTRW Kota Bima di Jakarta, minggu lalu.
Terkait RTH, Kasubdit Pengaturan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Azwir Malaon mengatakan, perlu upaya sungguh-sungguh dan berkoordinasi untuk meningkatkan prosentase RTH eksisting dari 11,22 persen (publik) menjadi 20 persen. Diantaranya melalui keikutsertaan kota Bima dalam Program Pengembangan Kota Hijau dan kegiatan-kegiatan pertambangan perlu ditetapkan secara tegas mengingat dampak yang sangat besar terhadap lingkungan. Izin-izin parsial terhadap kegiatan pertambangan kiranya dapat diintegrasikan didalam kawasan pertambangan.
Azwir menambahkan, penataan kawasan pelabuhan dapat dilakukan lebih rinci pada skala penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Dengan tiingkat ketelitian yang lebih rinci, kawasan pelabuhan dapat direncanakan dan dikendalikan lebih baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada Pelindo III dan masyarakat setempat.
Sesuai target yang telah disusun, Anggota Pansus DPRD Kota Bima Tamzil mengungkapkan, materi raperda RTRW Kota Bima ini dalam waktu dekat akan diupayakan memilikii keputusan tetap dan dapat dijadikan referensi dalam menyusun berbagai rencana dan pengembangan kegiatan yang lebih rinci. (tsh/nik)
Sumber : admintaru_010512
Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info_Mbojo
0 Komentar:
Posting Komentar
Santabe, ta komentar mena, bune kombi menurut ndai kaso ta re