Belum begitu banyak catatan dari para sejarawan tentang asal mula Islam di tanah Bima. Kalaupun ada, semuanya selalu bertaut pada tema sentral tentang masuk Islamnya Raja Bima La Kai yang berhasil melawan Salisi. Dan sumber-sumber resmi pun susah untuk kita cari. Barangkali Zollinger-lah yang mungkin sedikit berbeda pandangan dengan kebanyakan sejarawan, termasuk berbeda pula dengan naskah-naskah Melayu tentang Bima. Zollinger dalam 1850, ‘Verslag van eene reis naar Bima en Soembawa, en naar eenige plaatsen op Celebes, Saleijer en Floris, gedurende de maanden Mei tot December. 1847‘, menyebutkan bahwa Islamisasi Bima berlangsung pada tahun 1450-1540, lebih maju dua abad dari catatan resmi Bo’ yang kitatahu yakni sekitar tahun 1621-1640 M. Tulisan Zollinger pun menjadi referensi sejarawan terkemuka dunia Sir Thomas Walker Arnold dalam The Preaching of Islam-nya untuk sedikit menggambarkan proses masuknya Islam di Bima.
Dalam daftar resmi Bo’ Sangaji Kai tentang nama-nama Sultan Bima, penyebutan istilah Syah baru muncul pada Sultan ketiga yaitu Sultan Nuruddin Abubakar Ali Syah. Dan terakhir pada sultan ke sepuluh yaitu Sultan Ismail Muhammad Syah. Dari 15 Sultan yang memerintah Kerajaan Bima sejak 1621 – 2001 M(termasuk Alm. Sultan H. Abdul Kahir), hanya terdapat delapan orang Sultan yang mendapat gelar tersebut. Entah apa penyebabnya, tetapi barangkali ini berdasarkan catatan resmi yang ada dalam naskah Bo’ Sangaji Kai yang disesuai kandengan catatan pengakuan pemerintah Belanda terhadap Sultan-sultan tersebut.Raja-raja Bima yang digelari dengan Syah Zilullaahi Fil Alam itu berurutan sebagai berikut :
- Nuruddin Abubakar Ali Syah (1682 – 1687);
- Jamaluddin Ali Syah (1687– 1696);
- Hasanuddin Muhammad Ali Syah (1696 – 1731);
- Alauddin Muhammad Syah (1731 – 1748)
- Kamalat Syah (1748 – 1751)
- Abdul Kadim Muhammad Syah (1751 – 1773);
- Abdul Hamid Muhammad Syah (1773 – 1817)
- Ismail Muhammad Syah (1817 – 1854)
Nama-nama ini saya kutip langsung dari Daftar Nama Sultan yang ada dalam Bo’ Sangaji Kai (Henry Chambert-Loir & St. Maryam Salahuddin).
Dalam beberapa naskah suratnya kepada Belanda, Sultan Abdul Muhammad menggunakan nama lengkap Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah Zilullaahi fil ‘Alam. Darimana asal muasal istilah ini dalam kesultanan Bima, dan kapan istilah ini mulai digunakan oleh para Raja?".
Pada lima dasawarsa pertama abad ke 16, kita mengenal beberapa nama Sultan di Malaka antara lain Sultan Mahmud Syah, Sultan Mughayat Syah dan Sultan Muzafar Syah. Bahkan dalam catatan sejarah Pattani, setelah Sultan Mansur Syah menduduki takhta kerajaan Melayu Patani, dia meninggalkan dua orang putra, Raja Bahadur Syah dan Raja Bima, anak yang diperolehnya dari selir. Dalam sejarah di Aceh Besar, dikenal tentang kisah masuk Islamnya Raja Lamuri (Marcopolo menyebutnya Lambri), adalah Teungku Abdullah Lampeuneuen yang menyiarkan dakwah di sana pada sekitar abad ke 16 M, baginda raja Lamuri kemudian diberi gelar Sultan Alaidin Johansyah Zhilullah fil’Alam. Untuk sekedar perbandingan juga, berikut ini daftar para sultan yang pernah berkuasa di kerajaanAceh Darussalam:
- Sultan Ali Mughayat Syah (1496-1528 M)
- Sultan Salahuddin (1528-1537).
- Sultan Ala‘ al-Din al-Kahhar (1537-1568).
- Sultan Husein Ali Riayat Syah (1568-1575)
- Sultan Muda (1575)
- Sultan Sri Alam (1575-1576).
- Sultan Zain al-Abidin (1576-1577).
- Sultan Ala‘ al-Din Mansur Syah (1577-1589)
- Sultan Buyong (1589-1596)
- Sultan Ala‘ al-Din Riayat Syah Sayyid al-Mukammil (1596-1604).
- Sultan Ali Riayat Syah (1604-1607)
- Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607-1636).
- Iskandar Thani (1636-1641).
- Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam (1641-1675).
- Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam (1675-1678)
- Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688)
- Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699)
- Sultan Badr al-Alam Syarif Hashim Jamal al-Din (1699-1702)
- Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui (1702-1703)
- Sultan Jamal al-Alam Badr al-Munir (1703-1726)
- Sultan Jauhar al-Alam Amin al-Din (1726)
- Sultan Syams al-Alam (1726-1727)
- Sultan Ala‘ al-Din Ahmad Syah (1727-1735)
- Sultan Ala‘ al-Din Johan Syah (1735-1760)
- Sultan Mahmud Syah (1760-1781)
- Sultan Badr al-Din (1781-1785)
- Sultan Sulaiman Syah (1785-…)
- Alauddin Muhammad Daud Syah.
- Sultan Ala‘ al-Din Jauhar al-Alam (1795-1815) dan (1818-1824)
- Sultan Syarif Saif al-Alam (1815-1818)
- Sultan Muhammad Syah (1824-1838)
- Sultan Sulaiman Syah (1838-1857)
- Sultan Mansur Syah (1857-1870)
- Sultan Mahmud Syah (1870-1874)
- Sultan Muhammad Daud Syah (1874-1903)
Kesultanan Bima memulai pencantuman gelar Syah pada tahun 1682, di Aceh sudah dimulai pada tahun 1496, berbicara pencantuman gelar Syah dan Zilullah fil ‘Alam dalam nama-nama Sultan Bima tidak bisa dipisahkan dari hubungan antara Malaka (Aceh) dan Bima. Tahun 1515 Tome Pires sudah mencatat tentang kontak dagang Bima dengan Malaka bahkan sampai ke Siam (Pattani), Pires mencatat bahwa Raja Bima adalah seorang pemimpin yang masih kafir dan memiliki banyak candi (pharaos), ini menggambarkan bahwa sebahagian pelaut dan pedagang regional Bima sudah mengenal Islam lebih awal, dan memiliki hubungan khusus dengan beberapa saudagar dari Malaka.
Dalam naskah Melayu Bo’ Sangaji Kai yang memuat catatan Belanda tentang pengakuan legitimasi Raja Bima, istilah Syah tidak muncul pada nama Abdul Kahir, Abil Khair Sirajuddin maupun Nuruddin. Pada masa Sultan-sultan ini, kontak diplomatik Bima lebih dominan berpatron ke Gowa, karena selain merujuk awal mula Kesultanan terbentuk, juga terdapat transmisi genetik yang dibangun sejak Abdul Kahir mempersunting Daeng Melu (ipar Sultan Alauddin Goa). Sehingga pada masa ini memang istilah Syah belum digunakan dalam struktur Hadat kesultanan Bima. Kemungkinan pencantuman istilah Syah dalam tradisi Sultan Bima adalah imbas dari peralihan genetik Sultan pada periode kepemimpinan Sultan Kamalat Syah.
Pada saat inilah Kerajaan Bima mulai menggeser orientasi dan patronasenyake Malaka (Aceh). Kebijakan ini muncul pada periode pemerintahan Sultan Abdul Qadim. Faktanya, rata-rata Sultan Bima dilantik pada usia belia (belum mumayyiz), secara otomatis Wazir (perdana menteri) mengendalikan pemerintahan bersama majelis Sara yang ada. Nah, tingkat komunikasi politik lintas Kesultanan di kala itu sudah mulai masuk pada masa penyatuan visi penyeragaman hukum. Ini suka atau tidak suka harus diikuti pula oleh Kerajaan Bima sebagai satu dari sekian banyak Kesultanan yang berdaulat di nusantara. Ekspansi Khilafah Ottoman (Utsman) sampai ke nusantara pada pertengahan abad ke 16 juga bertujuan untuk mengimbangi penetrasi bangsa-bangsa Eropa dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sebagai satu-satunya khilafah Islam yang disegani di dunia, maka Turki mendesak seluruh poros kerajaan Islam untuk bersatu di bawah panji Imperium Utsmaniyyah, dan Aceh (Malaka) dipercayai untuk memimpin kesultanan-kesultanan lain di Indonesia.
Pada masa Abdul Qadim ini pulalah, Bima mulai mengurangi porsi hubungan dengan Gowa, meskipun secara kebudayaan Bima tidak bisa melepaskan Gowa begitusaja. Dan Aceh kemudian menyebarkan delegasi-delegasi resminya ke seluruh kerajaan di Nusantara untuk menggalang persaudaraan sesama agama. Melalui kontak-kontak inilah akhirnya konstitusi Islam yang sah diterapkan di Malaka juga disodorkan pada seluruh kerajaan Islam di nusantara. Kesultanan Bima yang sedang berada dalam tekanan Belanda pasca pelengseran Komalat Syah tentu membutuhkan dukungan politik kuat untuk meneguhkan sikapnya di hadapan Belanda, dan Malaka menjadi jaminan baru bagi kesultanan Bima karena kedekatannya dengan Khilafah Utsmaniyyah secara langsung.
Sejak masa inilah hukum-hukum Islam dalam kesultanan Bima dikodifikasi kembali, termasuk adopsi banyak istilah dalam tradisi istana. Maka kata-kata Muhammad Syah Zhilullaahi fil ‘Alam pun dilekatkan pada nama Sultan, untuk menunjukkan identitas politik serta penegasan dari adanya perlindungan Turki yang mem-back up Bima secara langsung.Jadi istilah ini adalah buah dari kedekatan diplomatik dan kesamaan konstitusi antara Aceh dan Bima. Selanjutnya, para juru tulis kesultanan mulai menggunakan label ini pada nama Sultan Abdul Qadim, penulisan ini menjadi standar pencantuman nama resmi dalam kerajaan. Tidak hanya itu saja, jika memperhatikan beberapa surat Sultan Abdul Hamid misalnya, penggunaan istilah-istilah Arab dalam suratnya seolah mengisyaratkan bahwa di Bima terdapat beberapa juru tulis khusus yang sudah mahir menulis surat-surat Arab Melayu. Bukan hanya label bagi Sultan yang diadopsi mentah-mentah oleh para administratur kerajaan waktu itu, tetapi juga pencantuman sebutan Arab bagi perdana Menteri yakni Wazir Al Mu’azzam (WazirAgung). Frase-frase seperti Sultan, Wazir, Syah dan Al Haq sesungguhnyamerupakan ciri dari Al Qanun yang dibuat oleh Sultan Sulaiman The Magnificient dari Ottoman. Kerajaan Aceh sendiri, dan hampir semua kerajaan Islam di wilayah Pattani dan Malaka benar-benar menerapkan hukum kerajaan yang diserap secara langsung dari Khilafah Utsmaniyyah Turki.
Kalaupun kemudian istilah Syah ini disematkan pada beberapa Sultan sebelum Abdul Qadim, maka itu adalah kepentingan Kerajaan melalui para juru tulis untuk melakukan penyeragaman nama Sultan dalam silsilah resmi kerajaan. Sultan Sirajuddin, Nuruddin, Jamaluddin, Hasanuddin dan Alauddin adalah generasi Sultan yang membangun kerajaan Bima dengan berpatronase pada Gowa, baik secarapolitik maupun administrasi kesultanan, pada masa mereka ini kontak diplomatikdengan Aceh belumlah seintents di era Abdul Qadim, karena era 1640 – 1740penetrasi dan determinasi Belanda ke Bima masih menggunakan tangan Gowa.
Kesimpulannya; Gelar Muhammad Syah Zhilullah fil ‘Alam diserap langsung dari Kesultanan Aceh atas regulasi penyeragaman konstitusi Daulah Islamiyyah olehSultan Abdul Hamid I dari Khilafah Utsmaniyyah Turki. Gelar itu mulai digunakansecara resmi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qadim tahun 1751 – 1773. Dandicantumkan terus menerus sampai pada masa pemerintahan cucunya Sultan Ismail,jadi secara faktual kontak diplomatik antara Bima dengan Aceh berlangsung intens selama ± 1 abad lamanya atau terhitung sejak pemakzulan diri Sultan Alauddin (1748) sampai pada masa berakhirnya pemerintahan Sultan Ismail tahun 1854. Setelah masa itu, Kesultanan Bima mengalami periode yang rumit karena harus membenahi beberapa masalah klasik tentang penunjukkan Sultan.
Disunting dari ansorkotabima
Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info Mbojo
0 Komentar:
Posting Komentar
Santabe, ta komentar mena, bune kombi menurut ndai kaso ta re