Wunga Loading... Kalembo Ade
Home » , , , , » Buku: Hukum Adat dan Undang-Undang Bandar Bima

Buku: Hukum Adat dan Undang-Undang Bandar Bima

Resensi Buku
Judul: Hukum Adat dan Undang-undang Bandar Bima
Penulis: Hj. Siti Maryam R. Salahuddin
Penerbit: Mataram, Lengge
Cetakan: Kedua, September 2004
Tebal: v + 200 halaman
Ukuran: 1,1 x 20 cm

Buku ini merupakan salah satu buku yang berusaha mengenalkan hukum "hadat"  (adat) yang pernah berlaku di Kerajaan/Kesultanan Bima, Nusa Tenggara Barat. Buku  ini merupakan upaya transliterasi salah satu kerabat kerajaan yang bernama Siti  Maryam R Salahuddin. Beliau adalah cucu dari Sultan Abdul Khair II, Sultan  terakhir Kesultanan Bima (1951-2001).
Upaya transliterasi sangat diperlukan karena naskah hukum "hadat " Kerajaan/Kesultanan  Bima ini aslinya ditulis dengan aksara Arab Jawi, dengan bahasa Melayu yang  sulit untuk dipahami oleh orang Bima sekarang bahkan oleh keturunan Kerajaan  Bima sendiri. Transliterasi ini ditulis dengan menggunakan pendekatan yang  sangat sederhana, yaitu keinginan untuk mengungkap isi dan makna dalam naskah  hukum "hadat" ini. Transliterasi dilakukan hanya pada bebarapa naskah  saja. Hal ini didasarkan pada kemampuan yang ada karena memang untuk mengkaji  naskah hukum "hadat" ini diperlukan waktu yang panjang.

Kerajaan Berubah Menjadi Kesultanan
Dalam sejarah disebutkan bahwa daerah Bima sebelumnya bernama "Dana  Mbojo". Pada masa ini, telah muncul kerajaan-kerajaan kecil dengan kekuasaan  di tangan seorang kepala kerajaan yang disebut "Ncuhi". Akan tetapi  seiring perjalanan waktu, kerajaan-kerajaan kecil tersebut berkumpul menjadi  satu di bawah pimpinan seorang raja dengan gelar "Rumata Ma Sangaji Mbojo"  yang artinya "Yang Dipertuan Kita Raja Bima". Pada masa ini, pemerintahan  diatur sesuai dengan hukum "hadat" yang dikepalai oleh seorang kepala "hadat"  yang disebut dengan "Raja Bicara" atau dalam bahasa daerah Bima disebut "Ruma  Bicara" (bicara= adat) yang bergelar "Tureli Nggampo". 

Hukum hadat Kerajaan Bima saat itu terangkum dalam sebuah naskah  kerajaan yang dikenal sebagai “Bo Sangaji Kai”. Naskah ini juga telah  disunting dalam sebuah buku dengan judul yang sama oleh seorang sarjana Prancis  bernama Henri Chambert-Loir (2004). Pada perkembangannya, Kerajaan Bima mengalami pergolakan yang cukup  dahsyat, baik akibat pertentangan dengan kolonial Belanda (VOC) maupun dengan kerajaan-kerajaan  tetangga, seperti Kerajaan Sumbawa, Lombok, Bali atau Gowa dari Sulawesi  Selatan. Titik puncaknya adalah ketika Kerajaan Bima akhirnya jatuh dalam  kekuasaan Kerajaan Gowa yang menganut ajaran Islam pada abad 16-17 Masehi.
Akibat pengaruh Islam dari Kerajaan Gowa tersebut, sistem Kerajaan  Bima berganti menjadi kesultanan sehingga gelar raja berubah menjadi sultan.  Akan tetapi, masyarakat masih sering menyebut raja mereka dengan bahasa daerah  mereka, yaitu "Ruma Sangaji Mbojo". Perubahan juga terjadi pada azas hukum  "hadat" Bima. Hukum "hadat" yang semula berazaskan tradisi leluhur  Bima berubah menjadi berdasarkan kitab suci Al-quran dan hadist nabi (azas  Islam). Gelar untuk kepala hadat dari "Ruma Bicara" berubah menjadi "Wazir  Al Muazam". Menariknya biarpun sudah berubah menjadi kesultanan, gelar untuk  kepala "hadat"  tetap memakai "Raja Bicara"

Kesultanan Bima sebagai Kesultanan Besar
Di dalam buku ini terdapat tujuh naskah yang ditransliterasi, yaitu:
  1. Naskah tentang hukum bicara undang-undang Bandar Bima.
  2. Naskah tentang pasal-pasal yang berlaku di daerah wilayah Manggarai
  3. Naskah tentang pembaharuan perjanjian dan persumpahan almarhum Sultan  Abdul Kahir dengan keturunan bangsa Melayu
  4. Naskah tentang peraturan pelayanan tentang kecelakaan dan izin
  5. Naskah tentang pasal-pasal dari perjanjian dengan Admiral Speelman  pada tahun 1669
  6. Naskah tentang hukum bicara yang menetapkan kembali hukum agama Islam  dan hukum hadat tanah Bima yang diberlakukan oleh sultan Abdul Kahir
  7. Naskah tentang irigasi di Bima (hadat Bima)
Letak gografis daerah Bima meliputi:
  • Sebelah utara Bima berbatasan dengan laut Flores, 
  • Selatan  dengan Samudera Indonesia, 
  • Timur dengan Selat Sape, dan 
  • Barat dengan Kabupaten Dompu.
Posisi yang  strategis ini menguntungkan Kesultanan Bima. Perairan tersebut digunakan  sebagai jalur pelayaran perdagangan laut, baik yang dilakukan oleh pelaut  nusantara maupun dari luar nusantara. Latar belakang sejarah inilah tampaknya  yang ingin diungkap oleh buku ini dan menjadi salah satu alasan bahwa  Kesultanan Bima merupakan kesultanan besar waktu itu, yang memiliki kekuasaan  luas hingga Flores dan hampir seluruh pulau Sumbawa

Kebesaran Kesultanan Bima disebabakan oleh adanya jalur pelayaran yang  memungkinkannya untuk berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain serta menjadi  areal keluar masuk bangsa lain. Kesultanan Bima sangat sibuk dan ramai pada  masa itu. Maka dari itu pihak kesultanan perlu membuat hukum "hadat" yang  dapat mengatur kehidupan rakyatnya dan bangsa lain yang masuk ke Bima. Jejak-jejak  itu tampak dalam hukum "hadat" yang ditransliterasi ini (hal 7-69).

Para pengkaji sejarah dan budaya nusantara dianjurkan untuk membaca buku ini karena mereka  tentu akan mendapatkan informasi yang penting tentang dinamika kehidupan rakyat  dan Kerajaan Bima zaman dahulu. Satu hal yang menjadi kelemahan buku ini adalah  bahasa transliterasi yang justru membingungkan. Hal ini tampaknya disebabkan  oleh transliterator yang sulit menemukan maksud dari tulisan naskah aslinya.  Untuk itu, pembaca perlu berhati-hati, bahkan jika diperlukan pembaca mengedit  secara langsung bahasa transliterator dengan menghubungkan konteks yang ada dan  membaca sejarah Kesultanan Bima. 

Kelemahan ini tampaknya disadari oleh transliterator. Maka dari itu  dalam buku ini juga dibahas secara singkat tentang Kesultanan Bima dari sisi  sejarah, sistem pemerintahan, kependudukan, kondisi sosial ekonomi,  perdagangan, dan perkembangan selanjutnya yang dialami oleh Kesultanan Bima.  Terlepas dari kelemahan yang ada, buku ini cukup bermanfaat untuk dijadikan sebagai  bahan kajian tentang hukum "hadat" Kesultanan Bima, sebuah kesultanan  Melayu yang pernah berkuasa di bagian timur nusantara.

Yusuf Efendi


Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info Mbojo


My Great Web page
Share this article :

0 Komentar:

Poskan Komentar

Santabe, ta komentar mena, bune kombi menurut ndai kaso ta re

 
Support : Forum Dou Mbojo | Tofi Foto | Info Mbojo
Copyright © 2007. Mbojo Network, Berita dan Informasi Bima Dana Mbojo - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Inspired by Dominion Rockettheme
Proudly powered by Blogger