APBD Pemkab hampir Disclamer

Kabupaten Bima - Keinginan Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain agar peroleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah, hampir saja tersandung lantaran APBD Pemkab Bima nyaris disclamer.

Informasi yang terendus, desas-desus pengelolaan keuangan Pemkab Bima yang nyaris alami disclamer itu terjadi pada tahun anggaran 2011 silam. Kabar yang mencuat, kaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Isu disclamer tersebut kian menguat ketika rapat sosialisasi dan evaluasi tindak lanjut hasil temuan tim pengawas dan pemeriksa eksternal dan internal di aula rapat kantor sementara Pemkab Bima di LLK Bima, Senin kemarin.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Sekda Bima, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor lingkup Setda Bima, para Camat serta sejumlah Kepala UPT Dinas Dikpora Kabupaten Bima. Sekda Bima H.Masykur H.MS sempat mengemukakan APBD Pemkab Bima nyaris disclamer. Pada kesempatan tersebut, H. Masykur menekankan pada Kepala Satker agar bekerja dan berupaya.

Kata dia, sejak tahun 2005 silam sudah banyak temuan-temuan hasil audit BPK maupun BPKP. Namun diakuinya, temuan-temuan tersebut tidak ada yang mengarah pada kerugian negara, tetapi hanya secara administrasi.

Di temui di kantor DPRD Kabupaten Bima, H. Masykur mengakui pengelolaan APBD Kabupaten Bima nyaris ada yang mengalami disclamer karena ada perbedaan pemahaman. Diakuinya, antara pihaknya dengan tim pemeriksaan BPK maupun BPKP ada terjadi perbedaan persepsi kaitan pengelolaan APBD, sehingga muncul ansumsi tim pemeriksa bahwa pelaksanaan APBD alami disclamer.

“Tetapi itu sudah kita lakukan klarifikasi dan sudah klir. Poin yang memunculkan kesalahpahaman itu terkait penempatan Dana Alokasi Khusus bantuan. Kita tempatkan pada Dinas, karena sifatnya bantuan. Tetapi oleh tim pemeriksa beranggapan dana tersebut ditempatkan pada Sekretariat Daerah. Hal itulah yang terjadi perbedaan persepsi dengan kita,” jelasnya

Disinggung kaitan dengan banyaknya temuan tunggakkan pajak pada sejumlah Satker, terutama pada UPT Dinas Dikpora, H. Masykur enggan berkomentar. “Soal itu langsung hubungi Bagian Humas,” elaknya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bima H. Wafdin yang dikonfirmasi, mengakui pengelolaan APBD Pemkab Bima tahun anggaran 2010 nyaris alami disclamer. Kata dia, hal tersebut disebabkan ada perbedaan pemahaman. (suara mandiri)

Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info_Mbojo