Presiden Jangan Diam, Tragedi Bima Bisa Meluas ke NTT

Pemerintah dan DPR harus segera memenuhi tuntutan reforma agraria dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat terkait tambang di Bima NTB.
Jika tidak, tragedi kekerasan negara terhadap warga yang menolak tambang emas di Bima NTB bisa meluas ke Nusa Tenggara Timur (NTT), bahkan wilayah lain yang warganya menolak tambang.

Hal itu dikatakan aktivis HAM ICTJ Usman Hamid dalam sebuah diskusi tentang keadilan transisional di Indonesia setelah jatuhnya Presiden Suharto di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, NTT.
Usman merujuk data Koalisi Masyarakat Sipil NTT tentang maraknya investasi sektor pertambangan di NTT dan  kekerasan terhadap warga termasuk wartawan.
"Ada sekitar 307 kuasa dan izin usaha pertambangan di hampir semua wilayah Kabupaten NTT dari ujung timur sampai barat, selatan sampai utara. Banyak penolakan warga setempat. Jika dipaksakan, maka potensi besar terjadi pelanggaran HAM berat spt di Bima. Ini belum termasuk Indonesia timur lain spt Sulawesi dan Papua" kata Usman yang kini aktif di International Center for Transitional Justice (ICTJ) dalam pernyataannya.
Sementara rohaniwan Leo Mali mengatakan keadaan bangsa saat ini adalah hasil manipulasi sejarah dan tidak adanya tanggungjawab atas banyaknya orang mati, hilang dan miskin akibat rejim otoriter Orde Baru. Indonesia perlu tulis sejarah baru, sejarah rakyat, sejarah mereka yang jadi korban ketidakadilan.
"Di NTT, tak satu pun ada wilayah bebas dari investor yg polanya mirip VOC," katanya.
Sementara peneliti sosial Pdt Yetty Maakh-Leyloh Yetty mengatakan,sumber masalah pelanggaran HAM adalah tragedi 1965 di mana banyak orang termasuk perempuan mengalami kekerasan keji. Sementara Dedy Manafe meminta negara membuat pengadilan HAM.
Usman kemudian mendesak Presiden dan ketua-ketua umum partai besar mengambil langkah nyata. (tribunews)

Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info_Mbojo