Wunga Loading... Kalembo Ade
Home » , , , » Belajar dari Bapak Baharuddin Loppa

Belajar dari Bapak Baharuddin Loppa

Baharuddin Lopa, alias Barlop, demikian pendekar hukum itu biasa dipanggil, lahir di rumah panggung berukuran kurang lebih 9 x 11 meter, di Dusun Pambusuang, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935. Rumah itu sampai sekarang masih kelihatan sederhana untuk ukuran keluarga seorang mantan Menteri Kehakiman dan HAM dan Jaksa Agung. Ibunda pria perokok berat ini bernama Samarinah. Di rumah yang sama juga lahir seorang bekas menteri, Basri Hasanuddin. Lopa dan Basri punya hubungan darah sepupu satu.
Dalam usia 25, Baharuddin Lopa, sudah menjadi bupati di Majene, Sulawesi Selatan. Ia, ketika itu, gigih menentang Andi Selle, Komandan Batalyon 710 yang terkenal kaya karena melakukan penyelundupan. Ketika menjabat Jaksa Tinggi Makassar, ia memburu seorang koruptor kakap, akibatnya ia masuk kotak, hanya menjadi penasihat menteri. Ia pernah memburu kasus mantan Presiden Soeharto dengan mendatangi teman-temannya di Kejaksaan Agung, di saat ia menjabat Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Lopa menanyakan kemajuan proses perkara Pak Harto. Memang akhirnya kasus Pak Harto diajukan ke pengadilan, meskipun hakim gagal mengadilinya karena kendala kesehatan.

Berikut Kisah Inspiratif Baharuddin Lopa, seperti yang saya sadur dari forum Shalahuddin..
Selamat Membaca!

SUNGGUH mulia Tuhan memperlakukan Prof. Dr. Haji Baharuddin Lopa. Ia dipanggil sang Pencipta pada Rabu dini hari pekan lalu, tak berapa lama setelah menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Kepercayaan Islam meyakini, begitu seseorang selesai menjalankan ibadah itu, ia putih bersih dari dosa, sebersih bayi yang baru lahir.

Jumat pekan lalu, ketika prosesi pemakaman berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, kemuliaan yang lain didapatnya: ia diberi Bintang Mahaputra oleh Presiden Abdurrahman Wahid-penghargaan tertinggi untuk jasanya kepada Republik. Orang akan mengenang makamnya sebagai sebuah monumen tentang pergulatan negeri ini membebaskan dirinya dari belitan korupsi. Penegak hukum tanpa kompromi yang luar biasa bersih itu terbaring di liang nomor 100. Di sebelahnya ada Ibnu Sutowo, bekas Direktur Utama Pertamina, tokoh yang mengingatkan rakyat akan megakorupsi di perusahaan minyak negara yang nyaris menenggelamkan RI.

Kematiannya diratapi banyak orang. Bendera-bendera diturunkan setengah tiang. Skala liputan media tentangnya hanya bisa ditandingi peristiwa meninggalnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Tien Soeharto. Rabu dini hari pekan lalu-sehari setelah penyumbatan jantung merenggut jiwanya di Rumah Sakit Al-Hamadi, Riyadh, Arab Saudi. Riuh lelang ikan di Paotere, Makassar, digantikan cerita duka para nelayan tentang kepergiannya.

Baru dilantik 1 Juni kemarin sebagai Jaksa Agung, putra Mandar kelahiran Pambusuang, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935 ini menjadi tumpuan harapan banyak kalangan untuk menegakkan hukum yang lama terkulai. Keraguan sementara orang bahwa pengangkatannya cuma didasari kepentingan politik Presiden Abdurrahman dijawabnya dengan kerja keras. Langsung tancap gas, ia memacu dirinya kelewat keras di usianya yang sudah 66 tahun. Tiap hari, ia masuk kantor pukul 08.00 dan pulang ke rumah pukul 16.00. Tapi ini cuma untuk tidur sore. Katanya, supaya malam hari ia bisa melek bekerja lagi. Pukul 19.30, ia kembali ke kantornya sampai larut malam. Kadang sampai pukul dua dini hari.

Pribadinya yang sederhana mewakili kerinduan banyak orang akan kehadiran pejabat bersih, yang makin langka di negeri keempat paling korup di dunia ini.

Tak seperti para petinggi Republik yang tiba-tiba saja kebanjiran "hibah" semasa menjabat, Lopa mesti menabung sen demi sen gajinya untuk merenovasi rumah sederhananya di pinggiran Kota Makassar, di Jalan Merdeka 4. Salah satu tabungannya adalah sebuah celengan berisi uang receh. Abraham Samad, pengacara Ketua Komite Antikorupsi Sulawesi Selatan, bercerita pernah melihat Lopa membuka sejumlah celengannya. Ternyata uang itu belum cukup untuk membeli balok kayu dan batu. "Terpaksa pembangunan rumahnya ditunda dulu," tuturnya mengenang. Padahal, ketika itu Lopa telah menjabat sebagai Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Dirjen Lapas).

Selain dari gaji, ia punya mata pencaharian lain. Bukan menjadi konsultan atau komisaris perusahaan konglomerat, melainkan membuka wartel dengan lima bilik telepon dan penyewaan playstation di samping rumahnya di Pondokbambu, Jakarta. Ia juga rajin menulis kolom di berbagai majalah dan harian. Ia terang-terangan mengakui, itu caranya menambah penghasilan dari keringat sendiri.

Tiga minggu lalu, ia menelepon redaksi majalah ini, menanyakan kolom yang ia kirim tapi belum dimuat TEMPO. Redaksi memang nyaris menolak kolom itu. Alasan kami, kolom itu aneh, Lopa tiba-tiba menulis soal narkoba. Isinya juga biasa saja. Kami bisa saja menolaknya, tapi kami tahu persis Lopa sering perlu uang untuk bertahan dengan kejujurannya. Akhirnya, redaksi sepakat menugasi redaktur kolom mewawancarai Lopa dan menambah "kedalaman" kolom itu. Jumat siang, 15 Juni, justru ia yang menelepon kami. "Apa yang mau kau tanyakan?" katanya. Lalu, wawancara berlangsung setengah jam dengan redaktur kolom Diah Purnomowati. "Nah, kau tambah-tambah sendirilah," katanya waktu itu. Kolom narkoba itu kami muat di edisi 17, akhir Juni lalu. Ketika reporter TEMPO Setiyardi mendatanginya untuk wawancara setelah kejadian itu, Lopa punya penjelasan menarik mengapa ia mendadak menulis narkoba: "Biar orang tahu Jaksa Agung juga paham soal-soal anak muda." Ternyata, itulah kolom terakhirnya.

Honor ratusan ribu dari menulis kolom inilah yang sering diandalkannya untuk memperbaiki ini dan itu di rumahnya. Di tempat tinggalnya itu, listrik sering anjlok dan padam kalau setrika, TV, dan kulkas dinyalakan bersama-sama.

Reporter Setiyardi punya pengalaman unik. Tepat sehari setelah Lopa dilantik sebagai Menteri Kehakiman, Koran Tempo membuat karikatur dirinya di rubrik Portal-karikatur di pojok kiri bawah Koran Tempo. Dalam karikatur itu digambarkan Lopa bagai gladiator yang siap menusuk lawannya, cuma pedangnya bengkok dan mengerut. Sebuah sindiran yang "kena" untuk melukiskan kekhawatiran orang bahwa ia "dipasang" Presiden Abdurrahman sebagai alat politik kekuasaan. Karikatur itu mengadopsi gaya (dan busana Romawi) aktor Russel Crowe dalam film Gladiator. Nah, begitu Setiyardi datang ke rumah Lopa, sang tuan rumah bertanya dengan wajah kencang, "Siapa yang gambar saya begini?" Setiyardi agak gugup, ia khawatir Lopa marah dan wawancara gagal. Maka, ia menjawab, "Wah, itu teman-teman di koran, Pak." Ternyata, Lopa malah bilang, "Ini bagus sekali. Tolong kau bikin besar buat saya, baru kau boleh wawancara." Desainer Koran Tempo akhirnya mencetak karikatur itu dalam ukuran besar dan membingkainya. Sampai sekarang, karikatur Koran Tempo Edisi 4 April 2001 itu terpajang di ruang tengah rumahnya.

Kisah pengusaha Jusuf Kalla memperlihatkan Lopa bukan tipe pejabat yang doyan meminta upeti, apalagi "memeras" kiri-kanan. Suatu hari, pengusaha pemegang agen tunggal Toyota di kawasan timur Indonesia ini di- telepon Lopa. Ia mau membeli mobil. Di benak Jusuf, sebagai Dirjen Lapas, Lopa pasti mau sedan kelas satu. Toyota Crown ia tawarkan. Tapi Lopa malah setengah menjerit mendengar harganya, yang sekitar Rp 100 juta itu. "Mahal sekali. Ada yang murah?" kata Lopa. Cressida seharga Rp 60 juta pun masih dianggap mahal. Akhirnya, Jusuf menyodorkan Corona senilai Rp 30 juta. Harganya tak ia sebutkan, karena ia berniat memberikannya untuk Lopa. "Begini saja. Tidak usah bicara harga. Bapak kan perlu mobil. Dan jangan khawatir, saya tidak ada hubungan bisnis dengan lembaga pemasyarakatan. Saya kirim mobil itu besok ke Jakarta," kata Jusuf. Lopa kontan menolak. Yang lucu, malah Jusuf si penjual yang sampai menawar harga. "Begini saja. Saya kan pemilik mobil, jadi terserah saya mau jual berapa. Saya mau jual mobil itu Rp 5 juta saja." Lopa masih menolak, "Jangan begitu. Kau harus jual dengan harga sama seperti ke orang lain. Tapi kasih diskon, nanti saya cicil. Tapi jangan kau tagih." Akhirnya, tawar-menawar aneh itu mencapai kata sepakat juga. Lopa akan membelinya Rp 25 juta. Uang muka sebesar Rp 5 juta langsung dibayar Lopa, diantar dalam bungkusan koran bekas. Selebihnya, betul-betul dicicil sampai lunas selama tiga tahun empat bulan. "Kadang-kadang dibayar Rp 500 ribu, kadang-kadang sejuta," tutur Jusuf Kalla, mengenang.
Lopa juga seorang yang selalu ingat teman di kala susah. Ada cerita tatkala Lopa menjabat Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (1988-1995). Ketika wartawan Kompas di Jakarta, Abun Sanda, diberitakan kecurian di rumahnya, Lopa segera meneleponnya. "Wah, saya baca kau kecurian. Saya sedih dan susah juga dengar itu." Beberapa hari kemudian, Abun bertemu lagi dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan itu untuk sebuah wawancara. "Abun, sudah tiga hari saya siapkan ini. Saya pikir ini bisa meringankan sedikit kesusahanmu. Ini pemberian dari orang tua kepada anaknya. Tak ada hubungannya dengan dunia kewartawananmu. Kau sedang di rantau, saya juga orang rantau." Abun Sanda berpikir keras, apa yang mau diberikan Lopa kepadanya. Ternyata, "Ini ada enam gelas untuk minum. Saya beli sendiri di supermarket," kata Lopa. Abun akhirnya menerima bingkisan itu karena tak mungkin menolak pemberian setulus itu. Ia amat meyakini, pemberian Lopa itu tentu tanpa pamrih dan benar-benar bagian dari kesederhanaan hidupnya yang terlalu sulit dijalankan oleh siapa pun.

Ia memang figur yang apa adanya. Ia pun selalu berpenampilan seadanya. Selepas magrib, di kantornya ia cuma bersandal jepit, mengenakan kain sarung, baju koko, dan songkok hitam yang selalu miring ke kanan-ala imam masjid di kampung-kampung suku Mandar.

Dalam sebuah wawancara khusus dengan mingguan ini, ia bahkan cuma mengenakan singlet putih. Menu makannya juga bukan buffet di hotel berbintang lima seperti pejabat kebanyakan. Suatu waktu, majalah ini tengah menunggunya untuk sebuah wawancara. Lopa masih ikut rapat di dalam. Hari sudah larut malam, TEMPO pun pamit sebentar untuk makan malam dulu. Lopa langsung menukas, "Oh, kau belum makan? Bagaimana kalau makan malamku kita bagi dua," katanya serius, sambil menunjuk piring berisi nasi bungkus dengan lauk ikan laut goreng.

Pernah sekali waktu, ketika menjadi Dirjen Lapas, Lopa berkunjung ke Makassar. Sebelum salat Jumat, ia menitipkan tasnya. Tak banyak isinya, tapi ada sebuah tonjolan. "Ini pasti pistol," pikir yang dititipi tas. Usai sembahyang, Lopa membuka tasnya. Ternyata itu cuma bekal kesukaannya: pisang rebus.

Yang juga melegenda adalah sikapnya yang sangat keras dalam urusan penggunaan fasilitas dinas. Jangankan tiba-tiba jadi pengusaha dengan segala fasilitas dan katebelece sang ayah, tujuh anak Lopa, bahkan juga istrinya, Indrawulan, ia larang menggunakan mobil dinasnya. Di Makassar, semasa menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, warga terbiasa melihat mereka berangkat ke pasar dan kampus dengan pete-pete (angkutan kota).

Sikap keras itu juga yang ia berlakukan untuk dirinya sendiri. Pada suatu Minggu di tahun 1983, Lopa sang Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel diundang menjadi saksi pernikahan. Tuan rumah, Riri Amin Daud, yang juga kerabatnya, dan pagar ayu telah menunggu kedatangan tamu amat terhormat ini. Lama ditunggu, mobil dinas berpelat DD-3 tak kunjung muncul. Tahu-tahu suara Lopa sudah terdengar dari dalam rumah. Rupanya, ia bersama istrinya datang dengan pete-pete. "Ini hari Minggu, ini juga bukan acara dinas. Jadi, saya tak boleh datang dengan mobil kantor," ia menjelaskan.

Bahkan telepon dinas di rumahnya selalu ia kunci. Lopa melarang istri ataupun anak-anaknya menggunakannya. Semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, ia sampai memasang telepon koin di rumah jabatannya untuk memilah tagihan.

Aisyah, salah satu putrinya, juga punya pengalaman unik. Pada 1984, ia menjadi panitia sebuah seminar di kampusnya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kekurangan kursi, Aisyah datang ke kantor ayahnya untuk meminjam kursi di aula Kejaksaan Tinggi Sul-Sel. Sebagai jawabannya, Lopa menarik salah satu kursi lipat dan memperlihatkan tulisan di baliknya. "Ini, baca. Barang inventaris Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, bukan inventaris Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jelas toh, ini milik kejaksaan dan tidak bisa dipinjamkan," kata Lopa.

Segala kesederhanaan itu jelas bukan karena Lopa hidup melarat. Ia mencatatkan kekayaan pribadinya senilai Rp 1,9 miliar dan simpanan US$ 20 ribu. Ia juga terlahir dari keluarga terpandang. Di tubuhnya mengalir darah Mara'dia (bangsawan Mandar). Kakeknya, Mandawari, adalah Raja Balangnipa-kerajaan besar di Mandar-yang sangat dicintai rakyatnya dan juga hidup sederhana. Sudah sejak usia 25 tahun ia menjadi pejabat. Ketika itu, ia diminta Panglima Komando Distrik Militer XIV Hasanuddin, Kolonel M. Jusuf, menjadi Bupati Majene. Ia dipilih karena dianggap sanggup melawan pemberontakan Andi Selle pada tahun 1960. Selain menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di empat provinsi-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Ternate-doktor lulusan Universitas Diponegoro ini juga tercatat sebagai guru besar hukum di Universitas Ha- sanuddin.

Pendiriannya itu, kata Lopa kepada TEMPO ketika itu, karena ia berpegang pada ajaran agama. Salah satunya dari sebuah hadis Nabi yang berbunyi, "Sekalipun anakku Fatimah, kalau ia mencuri, kupotong tangannya." Juga dari sebuah peristiwa tragis di Mandar ketika ia masih kanak-kanak. Di pengujung tahun 1930, di Balangnipa terjadi sebuah pembunuhan oleh seorang pemuda. Menurut hukum adat, ia harus diganjar hukuman mati. Nyawanya cuma bisa diselamatkan jika semua pabbicara (pemuka adat) setuju memberi keringanan. Enam dari tujuh pabbicara setuju meringankan hukuman. Cuma ada seorang yang bersikukuh menjatuhkan hukuman mati. Dia adalah Ketua Dewan Adat. Maka, hukuman mati pun dijatuhkan. Sang pemuda meregang nyawa di atas pangkuan sang Ketua Dewan Adat. Tak lain, ia adalah ibu kandung si pemuda sendiri. Kisah ini begitu tertanam di benak Lopa. ''Saya amat terkesan dengan kisah itu, bahwa penegakan hukum tak boleh terhalangi sekalipun karena alasan hubungan darah,'' kata Lopa di banyak kesempatan.

Bob Hasan adalah salah satu pesakitan yang merasakan tangan keras Lopa. Si Raja Hutan ini tanpa ampun langsung di-Nusakambangan-kan tak lama setelah Lopa dilantik menjadi Menteri Kehakiman pada 8 Februari lalu.

Semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel (1982-1986), "korbannya" adalah Tony Gozal, seorang pengusaha kaya dan salah satu "orang kuat Sul-Sel". Tekanan dari segala penjuru tak digubrisnya. Tony ia jebloskan ke penjara dalam kasus penyelewengan tanah milik pemerintah daerah. Tengah gencar-gencarnya memeriksa Tony, Presiden Soeharto bersama Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew bertemu di Makassar. Tempatnya tak lain di Hotel Makassar Golden, hotel termewah di Sul-Sel milik Tony. Lopa ikut menjemput Soeharto dan Lee di Bandara Hasanuddin. Tapi ia menolak mengantar sampai ke hotel dan tak mau datang ke jamuan makan malam yang dihadiri semua pejabat Sulawesi. "Tidak baik saya ke situ. Apa kata orang kalau saya datang ke hotel yang sedang saya sidik," kata Lopa. Tony divonis bersalah dan meringkuk di Penjara Gunungsari. Buntutnya, Lopa terpental. Pada 1986, ia dimutasi menjadi staf ahli Menteri Kehakiman.

Lopa adalah seorang muslim taat. Ia adalah Ketua Yayasan Masjid Al-Hidayah, masjid dekat rumahnya di Jakarta. Daniel Dawam, seorang pengurus masjid, berkisah suatu saat masjid ini akan direnovasi. Panitia kebingungan mencari dana. Mendengar itu, Lopa, ketika itu telah menjabat Dirjen Lapas, langsung turun tangan. Selepas salat isya, map formulir sumbangan langsung ia edarkan sendiri dari pintu ke pintu. "Dalam tiga bulan, Pak Lopa mengumpulkan Rp 250 juta untuk pembangunan masjid," Dawam mengenang.

Tapi ada dua hal yang merisaukannya: terlihat tua dan merengut. Karena itulah, usai diwawancarai mingguan ini, ia ngotot mengajak wartawan TEMPO mampir dulu ke rumahnya untuk mengambil foto favoritnya. Ini foto saat ia dilantik sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di situ Lopa memang terlihat lebih muda dengan senyum yang mengembang. "Saya ingin orang melihat saya sedang tersenyum," kata Lopa. Ia tak begitu peduli soal kesehatannya. Rokok kesayangannya, Dunhill filter, tak lepas dari jarinya. Ketika ditanya TEMPO soal kesehatannya, ia cuma menyeringai sambil berkata, "Sudahlah, tak usah bicara soal kesehatan. Nyawa manusia sudah ada yang mengatur." Dan Tuhan telah mengaturkan sebuah kematian yang amat mulia buatnya.
Karaniya Dharmasaputra, Tomi Lebang, Setiyardi (Jakarta),
Syarif Amir (Makassar)
----oo0oo----
“ … Saya teringat suara masa ketika saya masih menjabat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), saat itu Baharuddin Lopa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan salah seorang putrinya adalah mahasiswa saya. Suatu ketika mahasiswa Fakultas Hukum Unhas akan menyelenggarakan suatu acara, dan kesulitan biaya. Tiba-tiba saya teringat dengan sejumlah kursi lipat inventaris yang pernah saya lihat di halaman belakang rumah jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi, dan saya minta putrinya meminjam kursi-kursi itu, agar biaya yang sedianya untuk menyewa kursi dapat dihemat.

Apa yang terjadi? Si putri datang menyampaikan kepada saya bahwa ayahnya, Baharuddin Lopa, menyatakan, kursi itu inventaris Kejaksaan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan Kejaksaan. Beberapa hari setelah itu, saya bertemu Baharuddin Lopa, dan beliau langsung mengajak saya duduk berdua. Baharuddin Lopa menyampaikan kepada saya bahwa kita harus dapat memisahkan urusan kantor dengan urusan pribadi. Bagi beliau, barang inventaris kantor tidak bisa dipinjamkan di luar kantor.

Baharuddin Lopa juga menasihati para mahasiswa panitia acara tersebut, untuk membiasakan membuat acara sesederhana mungkin, karena jika sudah terbiasa sejak mahasiswa, ketika menjadi pejabat tinggi akan semakin menjadi-jadi "nafsu mau dikata".

Dikatakan kepada saya dan para mahasiswa itu, jika suatu saat kalian menjadi pejabat tinggi, jangan memaksakan keadaan dan juga jangan menggunakan ajimumpung, yaitu mumpung banyak sosok yang berkepentingan yang ramai-ramai mau menyumbang. Jangan pula meminta sumbangan atau menerima sumbangan dari orang-orang yang secara tersirat maupun tersurat punya kepentingan dengan jabatan kita.

Yang tidak dapat saya lupakan ketika Baharuddin Lopa memberi contoh: "Jika Saudara kebetulan pejabat tinggi, dan membuat pesta perkawinan anak Saudara, lihatlah, niscaya tak terhingga orang-orang yang berkepentingan datang tanpa diminta mengulurkan bantuan atau sumbangannya. Sekali Saudara menerima sumbangannya itu, berarti Saudara telah menggadaikan integritas jabatan dan pribadi Saudara."

Tentu yang dimaksud Baharudddin Lopa adalah jika seorang petinggi Kejaksaan atau petinggi pengadilan mengawinkan anaknya, pasti para "pengacara hitam" berebut untuk memberikan sumbangan demi semaraknya pesta sang petinggi itu. Yang bagi Baharuddin Lopa harus secara tegas ditolaknya.

Masih ketika Baharuddin Lopa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, mobilnya yang dibawa oleh sopirnya ke pompa bensin, diisikan bensin penuh oleh seseorang yang mengaku mengenal bahwa mobil itu adalah mobil Kepala Kejaksaan Tinggi. Ketika si sopir melaporkan hal itu kepada Baharuddin Lopa, spontan Baharuddin Lopa memerintahkan menyedot keluar bensin pemberian tadi dan mengembalikan kepada orangnya dengan ucapan terima kasih dan maaf. … “


“Jaksa Agung dan Kemewahan”, Achmad Ali Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,
----oo0oo----
HARI Selasa tiga pekan lalu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 22.50. Ajudan Jaksa Agung Prof Baharuddin Lopa, Enang Supriyadi Syamsi, tampak gelisah. Ia melihat Prof Lopa belum menunjukkan tanda-tanda akan menyudahi pekerjaannya. Jaksa Agung masih menekuni sejumlah berkas, ditemani beberapa penasihat ahli dan jaksa senior.

"Bukan apa-apa, besok pagi Pak Lopa sudah mesti menerima sejumlah tamu dan membahas beberapa perkara dengan beberapa jaksa. Siangnya ke istana, sore balik ke sini untuk membahas sejumlah berkas perkara. Malam hari rapat. Ada rapat penting lagi. Kalau pulang telat begini, kapan beliau istirahat?" ujar Enang kepada Kompas dengan nada masygul.

Keseharian Lopa, sejak dilantik menjadi Jaksa Agung awal Juni lalu, memang seperti itu, pulang pukul 23.00. Ibarat atlet atletik, ia adalah sprinter, pelari cepat. Para stafnya di Kejaksaan Agung (Kejagung) tentu saja dibuat terengah-engah oleh tempo tinggi yang ia kembangkan. Ritme yang sama ia terapkan ketika menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Februari-Juni 2001.

Dalam percakapan dengan Kompas pada beberapa kesempatan, Lopa mengakui terus terang bahwa ia sempat mengidamkan jabatan Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, 17 tahun silam, tatkala masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tujuannya semata-mata adalah untuk membereskan dunia hukum.

Akan tetapi, pemerintahan Soeharto (1967-1998) agaknya "takut" memanfaatkan Lopa. Begitu pula dengan BJ Babibie (1998-1999), enggan memilih Lopa. Habibie merasa lebih baik menggunakan tenaga Lopa sebagai Duta Besar di Arab Saudi. Baru pada era Presiden Abdurrahman Wahid, tenaganya dimanfaatkan. Namun, penggunaan tenaga Lopa baru dilakukan ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid terjepit oleh krisis integritas dan kepercayaan publik.

Maka, ketika jadi Jaksa Agung, Lopa mengatakan, ia langsung tancap gas guna memberikan segala kemampuannya untuk menegakkan hukum. "Saya sempat enam kali masuk nominasi Jaksa Agung, tetapi tidak pernah jadi. Sekarang saya jadi Jaksa Agung. Meski mungkin waktunya sangat pendek, saya hendak berikan yang terbaik," kata Lopa, suatu waktu di ruang kerjanya.

Lopa menuturkan, ia tidak mempunyai alternatif lain kecuali menggunakan kecepatan tinggi. Kejahatan pidana korupsi dan kejahatan pidana lainnya sudah demikian menumpuk sehingga harus diantisipasi dengan kecepatan dan kecermatan. Rakyat sudah demikian lama merindukan keadilan, mendambakan penegakan hukum. Oleh karena itu, segenap kekuatan jaksa harus dikerahkan untuk memenuhi asa itu. Ia tidak terlampau menghiraukan, apakah stamina para jaksa cukup kuat.

Tingginya tempo yang dimainkan Lopa boleh jadi menjadi salah satu faktor turunnya kondisi kesehatannya. Ia mati-matian bekerja. Ia mengabaikan olahraga. Ia sempat tak hirau pada kesehatan, dan acap kali telat makan. Penyakit gula dan gangguan jantung yang belum lama ini ia idap, rupanya mulai mengganggunya.

Pada saat yang berbarengan, ia berada dalam pressure yang amat kuat. Ia hendak menegakkan hukum, dan jalan tanpa kompromi. Siapa pun yang bersalah ia sikat. Akibatnya, orang-orang yang merasa terancam oleh gerakan Lopa melobi kalangan tertentu yang bisa menekan Lopa dengan jalan kekuasaan.

Dalam beberapa kesempatan berada di ruang kerjanya, Kompas mendengar ia menerima telepon dari beberapa pejabat teras negeri ini. Lopa tampak berdebat dan kukuh pada pendiriannya. Ia memang tidak bisa digoyang, tetapi pressure keras yang datang terus-menerus, termasuk sinisme media massa yang mempertanyakan apakah ia bisa berbuat banyak dalam tempo singkat, membuat Lopa lelah.

----oo0oo----

TEMA besar lain yang ia ketengahkan adalah soal integritas dan pengabdian jaksa. Ia memperingatkan para jaksa agar tidak menerima apa pun dari tersangka, terdakwa, atau para broker. Tidak hanya sampai di sini, ia memerlukan memasang iklan di media massa yang intinya menegaskan tak seorang jaksa pun dibolehkan menerima apalagi meminta apa pun dari tersangka, terdakwa, atau broker.

Tidak ada seorang jaksa pun yang merasa berhak mencibir sikap tersebut. Sebab, Lopa adalah teladan yang paling pas untuk urusan integritas. Para bawahannya sangat tahu, betapa jujur dan sederhana pria kelahiran Mandar, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935, itu.

Lopa sudah dua kali duduk di kabinet, tetapi ia tidak menempati rumah dinas menteri. Ia memilih tetap tinggal di Pondok Bambu (Jakarta Timur), rumah sangat sederhana yang ia cicil bertahun-tahun. Tidak ada perabotan mewah di rumah yang berbatasan langsung dengan Rumah Tahanan Pondok Bambu itu. Satu-satunya yang menonjol ialah adanya sebuah warung telepon yang dibuka keluarga Lopa.

Setelah masuk kabinet pun, ia tidak berubah. Beli rokok, misalnya, kerap ia lakukan sendiri, dengan bersandal dan mengenakan sarung Bugis. Ia pun tetap menyantap makanan kesukaannya, misalnya nasi Padang, coto Makassar, sop konro dan sebagainya. Makanan mewah dari restoran atau hotel bintang lima hampir tidak pernah singgah di meja makannya.

Pengusaha, yang juga mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan HM Jusuf Kalla, punya banyak cerita ihwal kejujuran Lopa. Tahun 1980-an di Makassar, misalnya, tatkala masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa datang ke kantornya untuk membeli mobil Toyota.

"Pak Lopa bertanya berapa harganya, saya sebut sekian juta. Saya polos-polos saja berkata, setiap pembelian mobil bisa didiskon. Ia bertanya berapa diskon yang wajar. Saya katakan tiga persen. Namun, atas nama pertemanan, saya beri diskon 70 persen. Ia kontan menolak. Lho, saya katakan, saya penjual mobil dan mobil itu milik saya. Mau saya kasih diskon 70 persen, 80 persen, atau bahkan 90 persen, itu urusan saya. Almarhum menolak dan tetap ngotot minta diskon wajar, tiga persen. Saya tidak bisa apa-apa kecuali mengatakan iya," katanya.
----oo0oo----
DALAM urusan dinas atau penegakan hukum, almarhum memang dikenal amat keras, dan konsisten. Ia tidak mau menerima tamu-meski tamu itu sahabat baiknya-kalau ia tahu tamu itu datang bicara perkara yang tengah berjalan. Kepada aparatnya, ia juga berlaku ekstra keras. Ia bahkan sampai "menginterogasi" pejabat eselon satu yang diduganya "bermain" dalam suatu perkara.

Sikapnya ini yang mungkin membuat ia kadang kala tampak kesepian. Teman-teman dekatnya acap kikuk berdekatan dengannya. Akan tetapi, apakah ia benar-benar kesepian? Jawabannya segera ditemukan tatkala berita bahwa ia meninggal dunia disiarkan media massa. Masyarakat dari semua golongan dan etnis merasa kehilangan. Sejumlah orang yang selama ini menunjukkan sikap berseberangan ikut meratapi kepergiannya.

Mestinya, kata advokat OC Kaligis, Kejaksaan Agung merasa sangat kehilangan luar biasa atas kepergian orang besarnya. "Saya usulkan, Kejaksaan Agung memasang patung Pak Lopa di halaman Kejagung. Ini agar semua orang tahu bahwa Kejaksaan Agung pernah mempunyai orang sehebat dan sebersih Lopa," kata Kaligis.

"Seorang mahasiswi UI sampai menangis ketika menyampaikan duka citanya atas kepergian Lopa," tutur penasihat ahli Jaksa Agung, Prof Achmad Ali.

Titin Dewi, seorang pegawai public relations di Jakarta, dengan emosional menyatakan, ketika Lopa diangkat menjadi Jaksa Agung, ia seperti merasa bahwa bangsa Indonesia yang tengah dipeluk kegelapan seperti mendapat penerangan. "Akan tetapi, penerangan itu kini padam lagi, sungguh menyedihkan," katanya.

Bangsa ini memang kehilangan penerangan ketika Lopa berpulang. Pak Lopa, selamat jalan. (Abun Sanda)
---Obituari
Dan, Lampu Itu Pun Redup...

----oo0oo----
“ … Rumah Sederhana
Suasana duka mendalam tak hanya terjadi di Jakarta. Tapi juga di rumah miliknya di jalan Kumala Merdeka 4 Makassar. Puluhan sanak keluarga dan warga setempat mendatangi rumah sederhana yang berada di lorong sempit. Mereka yang datang sebagian hanya kebagian berdiri di halaman dan jalan setapak karena tidak muat di rumah yang dicicilnya pada 1964 tersebut.

Di ruang tamu berbentuk "L" terdapat dua sofa yang sudah termakan usia. Keduanya dibeli almarhum pada tahun 1985 ketika menjabat Kepala kejaksaan Negeri di Ternate, Maluku Utara. Pada dinding terdapat foto-foto keluarga dan satu buah lukisan dan bufet yang berisikan beberapa buah keramik dan kipas angin kecil yang sudah rusak.

Siapapun yang melihat rumah tersebut, tidak akan menyangka bahwa itu milik seorang pejabat tinggi negara. Tidak seperti rumah mewah bernilai miliaran rupiah yang dimiliki kebanyakan pejabat tinggi di Sulawesi Selatan.

Rumah tersebut dijaga saudara kandung Baharuddin, Nurlia Lopa yang bekerja di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Setiap ke Makassar, Lopa tinggal di rumah ini berkumpul bersama saudara-saudaranya, sebelum mereka mudik ke dusun Pambusuang.

Di Dusun itu kedua orang tua Lopa, Haji Lopa dan Hajjah Samarinna, dimakamkan. Di sana juga masih tertinggal rumah panggung tempat Lopa dilahirkan. Rumah sederhana itu sejak puluhan tahun silam, belum pernah direnovasi.

Namun dalam hidup penuh kesederhanaan tersebut, Baharuddin Lopa berhasil membangun tiga buah Masjid di dusun tersebut. Lopa sebenarnya punya rencana mendirikan Pesantren. Namun niatnya itu belum terwujud hingga ia menghembuskan nafas terakhir.

Buah Bibir di Makassar
Berita meninggalnya Prof Dr H Baharuddin Lopa begitu mengagetkan warga Makassar. Calon Gubernur di provinsi tersebut kembali menjadi buah bibir semua kalangan di Makassar. Mulai pejabat hingga pekerja bangunan dan tukang becak, buruh pelabuhan, mandor, tukang batu sampai pengangguran menyatakan duka yang mendalam.

Perbincangan itu berlangsung di warung-warung kopi, di pojok-pojok jalan atau dibawah pohon dan tempat-tempat lainnya. Masyarakat Makassar sangat mengenal Lopa tidak saja saat menduduki jabatan Jaksa Agung, tapi sejak menjadi Jaksa Tinggi di Sulawesi Selatan. Terlebih saat berhasil menjebloskan seorang pengusaha kondang di Sulawesi Selatan yang waktu itu dikenal sebagai orang kebal hukum, Tony Gozal.

Coba kita ikuti perbincangan di warung kopi di Jalan Veteran Utara Makassar. "Kita semua jujur mengakui bahwa kepergian Pak Lopa merupakan kehilangan besar bagi kita semua, sebab sukar menemukan penegak hukum seperti almarhum," kata Zainullah (35) seorang mandor bangunan.

Seorang pengunjung warung kopi lainnya, Borahima (35) mengakui bahwa dirinya sangat mengagumi Baharuddin Lopa, karena berani menegakan hukum tanpa pantang bulu.

"Kalau yang lainnya hanya berani menghukum orang-orang kecil yang tidak punya becking, sedangkan Pak Lopa berani menghukum siapa saja yang bersalah, biar itu orang besar punya pangkat tinggi," kata Borahima.

Seorang lainnya yang sehari-harinya menjadi tukang becak menimpali. "Meskipun berani menindak para koruptor kakap, namun sulit baginya untuk berhasil karena hanya berjuang sendiri," katanya.

Warung kopi diberbagai sudut jalan di kota Makassar yang buka sejak dini hari merupakan tempat mengaso warga kota Makassar. Sekaligus dijadikan tempat melakukan perbincangan dari segala macam persoalan termasuk masalah politik. Kemarin pojok gosip itu menjadikan Lopa "Sang Pendekar Hukum" sebagai topik.

Ajudan Lopa Tahun 70
Lopa adalah figur jaksa Penuntut Umum yang konsisten. Bukan baru-baru ini, semasa menjabat Jaksa Agung yang hanya diembannya satu bulan tiga hari, tapi sejak awal menjejakan kakinya di kursi penuntut umum.

Coba kita dengarkan penuturan Drs Pariama Mbyo SH. Ia adalah ajudan Lopa saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tahun 1968-1970.

"Begitu mendengar Pak Lopa meninggal di Arab Saudi tadi malam, saya langsung menitikan air mata. Semua yang saya alami saat menjadi ajudan beliau teringat kembali," kata Pariama kepada ANTARA di Kendari, kemarin siang.

Sebagai ajudan, Pariama yang kini menjabat Kepala Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, banyak mengetahui kepribadian dan apa saja yang dilakukan almarhun saat itu, baik saat berada di kantor maupun di luar.

Dalam urusan dinas, menurut Pariama, Lopa adalah sosok jaksa yang sulit dicari tandingannya. "Ia sangat jujur, konsisten dan tegas, terutama yang terkait dengan penegakkan hukum," katanya.

Dalam menegakkan hukum, ia tak mengenal saudara, teman atau pangkat/kekayaan seseorang. Sikap itu terlihat saat mengusut kasus pengadaan fiktif kitab suci Alqur'an senilai Rp 2 juta yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulawesi Tenggara KH Badawi.

"Pak Lopa dengan Pak KH Badawi saat itu berteman akrab. Hampir setiap malam Jumat saya disuruh menjemput Pak KH Badawi untuk baca doa selamat di rumah Pak Lopa," katanya.

Tetapi ketika KH Badawi diduga terlibat kasus pengadaan fiktif kitab suci tersebut, Lopa tidak mau kompromi. Ia langsung memprosesnya. Meskipun KH Badawi berkali-kali memohon kepadanya agar tidak memproses kasus tersebut.

Menurut Pariama, Kajati pertama di provinsi itu juga sangat alergi terhadap hadiah dalam bentuk apapun. Baik yang diberikan oleh pejabat bawahannya maupun pejabat pemerintah lain juga kalangan pengusaha.

Setiap diberi hadiah, selalu ditolaknya dengan halus. "Ia selalu mengatakan kepada si-pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah," katanya.

Pernah Gubernur Sulawesi Tenggara, waktu itu H Edi Sabara, memberikan hadiah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah pada awal tahun 70-an tentu sangat besar). "Uang tersebut tidak diambil, tapi menyuruh saya untuk menyerahkannya kepada panti Jompo di Lepo-Lepo Kendari," ujar Pariama.

Dalam kehidupan sehari-hari, Lopa juga sangat sederhana. Waktu itu ia hanya memakai pakaian dinas dan kemeja batik yang itu-itu saja. Makanan sehari-hari yang menjadi hobinya adalah nasi, ikan lure (teri) dan sayur daun singkong.

Kalau istrinya ke pasar, tidak boleh menggunakan kendaraan dinas dengan alasan ke pasar itu bukan untuk urusan dinas tapi untuk urusan pribadi.

Terhadap karyawannya Lopa juga penuh perhatian. "Setiap keluar dari ruang kerjanya langsung ke ruangan kepegawaian dan menanyakan kepada kepala kepegawaian, siapa yang mau naik pangkat atau gaji dan kalau ada segera ia menandatangani berkasnya," katanya.

Tapi kalau ada karyawan yang bersalah pasti dimemarahi habis. "Tapi segera dimaafkannya kalau yang bersangkutan minta maaf," katanya. "Sebagai ajudan waktu itu, saya sering mengalaminya," ujar Pariama.

Lopa juga seorang pengarang. Di kala santai dan tiba-tiba muncul ide di pikirannya, ia langsung menyuruh ajudannya untuk menulis semua yang diucapkannya hingga kemudian menjadi sebuah buku.

Saat bertugas di Kendari, Lopa sempat menulis beberapa buku diantaranya, "Cara-Cara Memberantas Komunis di Sulawesi Tenggara" . Sedangkan saat menjadi Kajati Sulawesi Selatan, diantaranya, ia menulis buku tentang "Bahaya Komunis dan Demokrasi Kita."

Lopa juga banyak menciptakan kata-kata mutiara yang kemudian diajarkan kepada bawahannya. Misalnya, yang masih diingat Pariama, "Janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum."

Kata-kata mutiara ciptannya itu masih diingat oleh anak buahnya selama lebih 30 tahun. Dan kini Lopa "Mati saat meneggakan hukum" yang saat ini masih seperti benang basah itu. Kata-kata mutiaranya masih sangat relevan. Dan menjadi tugas bagi aparat kejaksaan yang ditinggalkannya.

Bangsa Indonesia kehilangan salah seorang putera terbaiknya. "Segala kehormatan akan diberikan kepada Pak Lopa, karena beliau meninggal dalam menunaikan tugas," kata Alwi Shihab. [Dh, Ant]
"Selamat Jalan Pendekar", GATRA

----oo0oo----
Baharudin Lopa
Baharudin Lopa, sosok jujur yang langka dinegeri ini telah meninggalkan negara tercinta dan kita semua, sebelum Beliau dapat lebih banyak lagi mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan dan kejujuran. LOPA bahkan ketika menjabat Jaksa Agung pun masih KREDIT MOBIL KIJANG untuk kendaraan pribadinya.

Ingin aku ceritakan kepada Anda sebuah kisah kejujuran dari seorang LOPA. Ketika itu sehabis memberikan ceramah dan pidatonya di hadapan Mahasiswa Makassar, LOPA diantar ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Didalam perjalanan, mereka asyik mengobrol dan tentu saja tidak lupa sambil menikmati kebiasaan Beliau yang susah dihilangkan, MEROKOK!. Karena keasyikan mengobrol, LOPA dengan tidak sadar memasukan ke kantong bajunya KOREK API yang dia pinjam dari salah satu mahasiswa pengantarnya.

Dan Baharudin Lopa baru menyadari ketika sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dengan tergesa-gesa Beliau mencari wartel itu dan interlokal ke Makasar untuk melacak KOREK API siapa tadi yang tanpa sengaja Beliau masukkan ke kantong bajunya. Setelah lama melacak akhirnya dapat ditemukan Mahasiswa yang mempunyai korek tersebut. Dan setelah si mahasiswa mengikhaskan korek api tersebut, barulah Baharudi Lopa berkenan meninggalkan wartel dan bandara itu untuk pulang ke rumahnya.

Berapa harga yang BELIAU keluarkan untuk interlokal ke Makasar tentu tidak sebanding dengan harga KOREK API yang tanpa sengaja terbawa itu. Subhanallah.Wallohu'alam.

Diceritakan oleh Emha Ainun Najib (Kenduri Cinta, 15 Desember 2004)
" ... Sejak menjabat Jaksa Agung, Lopa menggebrak dengan memburu tersangka kasus korupsi. Dia meminta tersangka kasus korupsi Sjamsul Nursalim yang sedang dirawat di Jepang dan Prajogo Pangestu yang dirawat di Singapura untuk segera pulang ke Jakarta. Lopa juga memutuskan untuk melarang keluar negeri Marimutu Sinivasan.

Selain memburu konglomerat, Lopa juga sedang menyelidiki keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tandjung, dan Nurdin Halid dalam berbagai kasus korupsi. Gebrakan Lopa itu sempat dinilai bernuansa politik oleh berbagai kalangan, namun Lopa tidak mundur. Bahkan, Lopa menjanjikan pemeriksaan akan terus dilanjutkan, kecuali kalau dia sudah tidak menjadi Jaksa Agung.

Sejak menjabat Jaksa Agung, 6 Juni 2001, menggantikan Marzuki Darusman, Lopa bekerja keras untuk memberantas korupsi. Dia bersama staf ahli Dr Andi Hamzah dan Prof Dr Achmad Ali dan staf lainnya, masih tampak di kantornya hingga pukul 23.00. ... "

----oo0oo----
“ … Perginya Sang Pendekar Hukum
KALAUPUN esok langit akan runtuh, maka saya akan berusaha untuk menegakkan hukum. Negeri ini tidak akan pernah bisa sampai kepada cita-citanya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tanpa ada penegakan hukum. Itulah kata-kata yang diutarakan Prof Baharuddin Lopa ketika ditanya mengapa ia mau menerima jabatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada sebuah pemerintahan yang sedang berada di ujung tanduk. Banyak orang yang mempertanyakan untuk apa Baharuddin Lopa mau mempertaruhkan nama baiknya pada sesuatu yang tidak pasti. Bahkan, ketika kemudian ia dipindahkan lagi untuk menempati jabatan sebagai Jaksa Agung, padahal Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden tinggal di depan mata.

Namun, itulah Baharuddin Lopa. Ia dilahirkan sebagai seorang pendekar hukum. Ia merasa berdosa apabila tidak memberikan sumbangsihnya untuk menegakkan hukum di negeri ini.

Tidak ada yang menyangsikan kejujuran dan komitmen seorang Lopa. Bahkan, di zaman Soeharto, ia berani melawan arus untuk menghantam segala sesuatu yang berbau KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sayang Lopa hadir di waktu yang tidak tepat, di saat kondisi politik sama sekali tidak mendukung bagi dirinya untuk menegakkan hukum.

Ketulusan dan bahkan kenaifannya kadang dimanfaatkan oleh para politisi. Dalam suatu pertemuan dengan pemimpin redaksi surat kabar, Lopa baru sadar bahwa dirinya dimanfaatkan oleh pihak tertentu ketika ia diminta menemui pimpinan DPR untuk meminta agar DPR tidak mengeluarkan memorandum kepada Presiden.

Ia baru sadar kemudian ketika diingatkan bahwa tindakannya itu bisa dikategorikan sebagai contempt of parliament. Ia pun merasa ngeri ketika diingatkan peristiwa Magna Charta di mana eksekutif yang mencoba melampaui kewenangan parlemen kemudian dipancung kepalanya.

Namun, Lopa tidak merasa menyesal. Paling tidak ia merasa telah melakukan upaya terbaik untuk menghindarkan hal-hal yang tidak baik bagi negeri ini.

"Mungkin baik juga bahwa sayalah yang datang, karena menurut teman-teman di DPR, karena sayalah maka mereka mau menerima. Kalau bukan saya, mereka mengatakan, tidak mau menerima. Dan kalau sampai seorang menteri lain datang dan tidak diterima oleh DPR, bagaimana citra pemerintahan dan kabinet jadinya," kata Lopa ketika itu.

----oo0oo----
SEBAGAI seorang pendekar hukum, Lopa seorang yang apolitik. Ia mengakui bahwa dirinya tidak paham lika-liku politik dan ia tidak menutup diri bahwa dirinya kadang dimanfaatkan orang lain.

Ia merasa kecewa ketika muncul isu bahwa dirinyalah yang mengusulkan dikeluarkannya dekrit kepada Presiden. Menurut Lopa, tidaklah mungkin dirinya memberi usulan yang bertentangan dengan aturan hukum.

"Beberapa kali saya menulis di Kompas mengenai pentingnya penegakan hukum. Silakan periksa tulisan-tulisan saya. Bagi saya penegakan hukum tidak bisa ditawar-tawar lagi. Masa kemudian saya mengusulkan sebuah tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan hokum," kata Lopa.

Ia kemudian menjelaskan duduk perkara dari semua isu tersebut. Menurut Lopa, dirinya diminta pandangan hukum tentang kemungkinan Presiden mengeluarkan dekrit.

"Karena saya diminta, saya menyiapkan sebuah paper. Dalam paper itu saya jelaskan bahwa ada beberapa sistem pemerintahan di dunia ini. Saya jelaskan bahwa kepala pemerintahan dan parlemen bisa saling membubarkan apabila ada perbedaan pandangan. Namun itu berlaku pada negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Dalam sistem presidensial hal itu tidak dimungkinkan, karena kedudukan kepala pemerintahan dan parlemen sejajar," kata Lopa.

"Oleh karena kita menganut sistem presidensial, maka seyogianya tidak dilakukan pembubaran parlemen. Kalau itu dilakukan maka itu bertentangan dengan konstitusi," tambah Lopa.

Meski merasa kecewa dengan pandangan yang keliru, apalagi kemudian diblow-up oleh media massa, Lopa merasa tidak harus marah. "Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak mengerti. Saya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang selalu sabar menghadapi segala cobaan, meski itu menyakitkan," kata Lopa.

Di tengah nada bicara yang tegas, Lopa memang menyimpan kelembutan. Setiap ucapannya selalu mengacu kepada contoh-contoh yang selalu dilakukan Nabi Muhammad SAW.

Prof Baharuddin Lopa tampak berusaha semakin dekat dengan Tuhan dan Nabinya. Itu pulalah yang terlihat dari keinginannya untuk menjalankan ibadah umrah di sela-sela penyerahan jabatannya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Ternyata itu merupakan ibadahnya yang terakhir dan sekaligus perjalanannya yang terakhir.

Selamat Jalan Prof Baharuddin Lopa. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun.


Follow Twitter @Info_Mbojo & Facebook Info Mbojo My Great Web page
Share this article :

0 Komentar:

Poskan Komentar

Santabe, ta komentar mena, bune kombi menurut ndai kaso ta re

 
Support : Forum Dou Mbojo | Tofi Foto | Info Mbojo
Copyright © 2007. Mbojo Network, Berita dan Informasi Bima Dana Mbojo - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Inspired by Dominion Rockettheme
Proudly powered by Blogger