Kabupaten Bima – Beberapa orang warga dan salah seorang mahasiswa yang ada di Desa Woro, Kecamatan Madapangga melakukan aksi damai untuk menuntut transpransi aparatur pemerintah kecamatan setempat dalam mengambil berbagai kebijakan. Pasalnya, dalam setiap mengambil kebijakan di bidang pembangunan, mereka menuding pihak Muspika setempat terkesan arogansi yang hendak membawa Madapangga diambang ‘kehancuran’.
Aksi damai beberapa orang warga Woro yang dinahkodai Koordinator Aksi, R.Ramadhan berlangsung di halaman kantor camat setempat pada Sabtu (5/5) pekan kemarin yang dimulai sekitar pukul 11.30 wita dan dijaga ketat oleh aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Madapangga bersama anggota Pol- PP kecamatan setempat.
Pantauan SM, guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan oleh para pendemo tersebut, satu peleton anggota dalmas dari Kepolisian Resor (Polres) Bima juga diturunkan, tetapi aksi sekompok warga Woro tersebut berlangsung aman dan terkendali.
Informasi yang diendus, munculnya aksi demo dari sekelompok warga Woro itu, berawal dari rasa tidak puas mereka terhadap kebijakan Muspika setempat dalam penetapan salah satu Lembaga Keswadayaan Desa (LKD) untuk melaksanakan program PNPM- Pisew di desa setempat Massa nilai, bahwa satu LKD yang dimaksud acap kali mendapat paket Proyek PNPM-Pisew yang pada pelaksanaannya setiap tahun juga dituding tidak berkualitas alias amburadul.
Ramadhan dalam orasinya mengatakan, program PNPM- Pisew adalah program untuk mensejahterahkan masyarakat secara umum, bukan program mensejahterahkan individu atau orang-orang tertentu sebagaimana yang terjadi di desa Woro, dimana salah satu LKD yang diloloskan pihak Muspika merupakan LKD yang setiap tahunnya tetap mendapatkan paket program.
Mestinya sesuai dengan cita-cita luhur program PNPM-Pisew yang mensejahterahkan masyarakat secara umum, pihak Muspika harus menerapkan pola pemerataan terhadap sejumlah LKD yang mendaftarkan diri pada masing-masing desa, misalnya LKD yang telah mendapatkan paket pada tahun lalu maka pada tahun ini diberikan dulu pada LKD lainnya. “Jangan hanya LKD itu-itu saja yang diberikan paket, sementara LKD-LKD lainnya dibiarkan hanya untuk melihat dan menonton saja”, sesalnya.
Untuk itu, atas nama masyarakat yang ada di Madapangga khususnya masyarakat di Desa Woro, meminta Muspika Madapangga agar menerapkan pola kepemimpinan yang amanah, adil dan bijaksana guna mengantisipasi terjadinya rasa kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. “Terapkan kebijakan untuk mensejahterahkan masyarakat Madapangga secara umum tapi jangan tetapkan kebijakan hanya untuk kepentingan golongan atau individu”, pinta massa.
Setelah menyampaikan orasi, para pendemo diajak oleh Muspika Madapangga untuk dialog langsung guna memberikan pencerahaan terkait dengan persoalan yang mereka aspirasikan, tetapi niat baik dari jajaran Muspika setempat awalnya sempat ditolak para pendemo, malah mereka melakukan aksi pembakaran ban bekas di depan pagar halaman kantor camat yang pada akhirnya para pendemo pun memenuhi permintaan pihak muspika untuk berdialog.
Sementara itu Camat Madapangga, Syamsuddin Bsc sebelum aksi demo berlangsung menjelaskan, penetapan sejumlah LKD pada setiap desa untuk melaksanakan program PNPM- Pisew tahun 2012 ini merupakan keputusan tim penjaringan, bukan keputusan atau hasil penetepan dirinya secara pribadi. “Penetepan sejumlah LKD adalah keputusan tim serta penetapannya sudah sesuai prosedur, bukan keputusan saya secara pribadi”, tandasnya. (suaramandiri)
0 Komentar:
Posting Komentar
Santabe, ta komentar mena, bune kombi menurut ndai kaso ta re