Moralitas Kaum Terdidik (Refleksi Kejadian Pemukulan terhadap Guru MTsN Kota Bima)

Moralitas, kata yang telah lama terlupakan, dan dalam realitas empiris membuktikan bahwa kosa kata tersebut sudah menjadi asing di telinga manusia. Globalisasi dan westernisasi.. seakan akan menjadi sebuah momok, kambing hitam dalam pergulatan kehidupan manusia dalam hidup. Bagaimanapun budaya adalah sebuah proses bagaimana manusia menemukan jatidiri sebagai manusia, dan budayalah yang mengantar manusia pada suatu pemahaman bahwa manusia lebih mulia dari mahluk manapun di dunia. Namun bila kembali pada pokok permasalahan tentang nilai moralitas…kita dapat menarik sebuah konsepsi berpikir, bahwa manusia yang dikatakan sebagai mahluk yang paling mulia harus di tinjau kembali. 

Manusia yang memiliki akal dan hati sehingga tercipta sebuah budaya, dapat di anggap rendah dari binatang, kembali lagi… globalisasi (gombalisasi) mengantar manusia pada sebuah budaya baru, budaya yang duniawistik, budaya yang mengantar manusia pada sebuah lorong yang teramat gelap yang tidak akan dapat menunjukan seorang manusiapun ke sebuah jalan yang menuju ke sebuah muara yang bersifat ketuhanan. Dimana kekuasaan sudah dipertuhankan dengan segala kekuasaan dan power yang ada pada kekuasaan itu, manusia lebih takut akan kekuasaan daripada kepada Tuhan, seolah olah Tuhan tidak lebih daripada sebuah identitas, yang akan tercantum pada sebuah kartu identitas. Tuhan menjadi sebuah alasan untuk melakukan tindak kekerasan dan tuhan menjadi pembenaran dari tindakan kekerasan tersebut. Tuhan dipersalahkan atas kemiskinan, tuhan dianggap tidak adil, tidak berpihak kepada kaum lemah. Sementara di sebuah gedung mewah tuhan mengisi semua rongga rongga ruangan, mulai dari perabotan yang serba LUX, dimata orang orang tersebut Tuhan ada pada selembar kertas yang berterakan sebuah nominal, makin besar nilai nominal tersebut maka makin MAHA pula Tuhan yang Ia miliki DAN sembah.

Baru-baru ini, Bima dihentakkan dengan kasus pemukulan (kekerasan) yang dilakukan oleh wali murid (orang tua) di sebuah sekolah MTS yang notabene adalah salah satu sekolah yang berstandart internasional. Dimana pemukulan tersebut mendapat “pembiaran” (restu) dari pihak kepolisian, kepala sekolah dan jajarannya. Terlihat di video yang sudah tersebar di media-media televisi maupun media online, ada beberapa oknum polisi dan pihak sekolah seperti tidak berdaya menghadapi arogansi seorang yang bernama Syahbudin yang merupakan wali murid/orang tua dari Alin yang melakukan tindak kekerasan terhadap salah satu guru honorer yang bernama Syafrudin SPdi, dari video tersebut Syahbudin menyuruh anaknya Muhammad Andi Khairil Awalin (alin) mempraktekan bagaimana Syafrudin memukulnya dan hal tersebut dituruti oleh sang anak yang terlihat seperti mendapat angin karena dibiarkan oleh pihak sekolah dan oknum polisi yang ada di TKP. Hal ini sangat mencoreng dunia pendidikan bukan saja untuk Kota/Kabupaten Bima, namun di Indonesia secara umum.

Pihak polisi sendiri melalui Kapolsek RasanaE mengakui adanya empat orang petuhas pada saat kejadian (bisa dilihat dari video yang beredar di media masa), pertanyaannya adalah bagaimana mungkin polisi yang notabene adalah alat Negara yang bertugas untuk mengayomi dan melindungi warga Negaranya membiarkan kekerasan itu terjadi di depan mata mereka?”, melakukan pembiaran terhadap aksi brutal Syahbudin yang melecehkan seorang guru yang merupakan ujung tombak peningkatan SDM?. Lewat harian Lombok Post (Edisi Sabtu, 01 Oktober 2011), Kapolsek memberikan keterangan bahwa hal itu terjadi karena mendapat ijin dari pihak sekolah untuk melakukan “rekonstruksi” tersebut, terlepas apakah hal itu benar atau tidak, rekonstruksi hanya bisa dilakukan oleh polisi bukan oleh korban atau pelapor dan dilakukan setelah perkara sudah memasuki ranah hukum, bukan dilakukan pada saat kejadian perkara. Sungguh aneh kalau pihak kepolisian tidak mengambil tindakan kekerasan seperti ini dilakukan di depan mata mereka, lalu pertanyaannya adalah dimana kredibilitas kepolisian kalau hal semacam ini dibiarkan?”, pembiaran-pembiaran seperti ini akan memancing tindakan kekerasan-kekerasan lainnya.

Kasus ini menjadi seperti bola panas yang menggelinding, arus desakan untuk mengusut tuntas kasus ini semakin deras, baik itu sebatas gunjingan masyarakat Bima, aksi dukungan di media online dan jejaring social, maupun aksi langsung turun berdemonstrasi.

Di Facebook sendiri lewat situs jejaring social ini lewat grup yang bernama “SATU JUTA TAMPARAN BUAT SYAHBUDIN” desakan untuk mengusut kasus ini semakin berkembang.

Dan hari senin (3 September 2011) beberapa komunitas yang ada di Bima merencanakan untuk melakukan aksi damai untuk memberikan dukungan moril kepada Guru-guru untuk mengusut tuntas kasus ini.

Lalu pertanyaan menggelitik di pikiran saya, apakan sebegitu rendahnya kah kredibilitas guru dimata orang tua dan murid saat sekarang?”, ketika bangsa kita terpuruk dengan korupsi dan segala keruwetan yang ada di negeri ini, karena sudah sering kali peristiwa kekerasan menimpa guru dan murid terjadi di negeri ini, yang dilakukan oleh orang tua/wali murid maupun guru (pendidik).

Disadari atau tidak, generasi saat ini dibesarkan dengan kekerasan, baik itu yang bisa disaksikan secara langsung maupun di media-media. Di televisi setiap hari kita disuguhkan dengan tindakan kekerasan, baik itu lewat berita maupun serial, sinetron, ataupun film. Seolah-olah kekerasan adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan dianggap sebagai sebuah “kewajaran”.

Agaknya bangsa kita sedang mengalami degradasi moral dan kehilangan identitas. Untuk skala Bima dimanakah semboyan “Maja Labo Dahu” (malu dan takut) itu?”, sudah usang dimakan jamankah?” (globalisasi).

Beberapa kawan mempertanyakan hak untuk Alin dan memandang Alin hanyalah korban dari ketidak beresan orang tuanya (syahbudin) yang notabene adalah sarjana Agama, namun pendapat saya, sebuah tindakan kriminal tetaplah kriminal, dan harus dihukum dengan tindakan hukum, dan pengadilan anak saya pikir sudah bisa mengambil peran disini, entah itu apa sanksi yang akan diterima oleh Alin, baik itu penanganan khusus oleh psikolog atau sanksi lain. Saya pikir sanksi sosial sudah bisa mereka rasakan sekarang, tapi proses hukum harus tetap dilaksakan.

Selamat berjuang kawan-kawan… Hukum harus tetap ditegakkan apapun itu resikonya...!!!